Hadapi Kebijakan Trump, AHY Sebut Indonesia Harus Bangun Solidaritas Regional

Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai jika Indonesia perlu memperkuat solidaritas kawasan, khususnya di tingkat ASEAN.

Hal tersebut sebagai respons atas kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang dinilai memicu fragmentasi global.

Baca Juga: Ekspor Sawit Indonesia Terancam, GIMNI Rancang Solusi Hadapi Tarif Resiprokal USA

“Kami percaya solidaritas adalah kekuatan kita, kolaborasi adalah harapan kita,” ujar AHY dalam forum TYI bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global” yang digelar di Jakarta, Minggu, (13/4/2025).

AHY menilai jika kebijakan tariff resiprokal dari AS sebesar 32% tersebut dapat memicu lahirnya berbagai aliansi baru yang saling bersaing satu sama lain, tidak hanya di sektor perdagangan saja, melainkan juga dalam geopolitik dan keamanan global.

Maka dari itu, dia menegaskan pentingnya memperkuat posisi ASEAN agar tidak terpecah oleh agenda masing-masing negara anggotanya.

“Forum-forum seperti ASEAN+ dinilai perlu dimaksimalkan untuk menjaga kepentingan kolektif kawasan,” ungkap AHY.

Selain menyinggung isu solidaritas, AHY yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga menyoroti pentingnya memperkuat fondasi ekonomi domestik. 

Pemerintah, katanya, harus fokus pada stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.

“Kita harus mampu mengubah krisis menjadi peluang — from crisis to opportunity. Ini saatnya mempercepat transformasi ekonomi melalui modernisasi, digitalisasi, dan pengembangan ekonomi hijau, termasuk transisi energi,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia juga mendorong adanya diversifikasi pasar dan mitra strategis. Dia menyebut bahwa Indonesia perlu menjajaki kerja sama perdagangan di berbagai kawasan seperti Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa, Afrika, hingga Amerika Latin. Hal ini bertujuan memperkuat sistem perdagangan dan kerja sama multilateral yang inklusif dan tidak diskriminatif.