Perairan Barat Pulau Sumatera Berpotensi Terjadi Aktivitas Kapal Ilegal, KKP Perkuat Pengawasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) memperkuat pengawasan di wilayah perairan barat pulau Sumatera.

Penguatan pengawasan di wilayah perairan barat pulau Sumatera dilakukan KKP dengan menambah satu armada kapal pengawas Hiu Macan 05.

Baca Juga: Capai 78%, KKP Percepat Pembangunan SKPT Sabang untuk Tingkatkan Ekonomi Nelayan

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengatakan sebelumnya hanya ada satu kapal pengawas di bawah kendali Pangkalan PSDKP Lampulo, yaitu Hiu 12.

Hal tersebut disampaikannya disela-sela Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI meninjau perkembangan pembangunan SKPT Sabang, Aceh, Rabu (9/4/2025).

"Wilayah perairan barat pulau Sumatera yang masuk dalam wilayah pengawasan Pangkalan PSKDP Lampulo ini meliputi bagian barat Aceh, Sibolga Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu," ungkapnya, dikutip dari siaran pers KKP, Minggu (13/4).

Wilayah barat pulau Sumatera ini menjadi salah satu perairan yang juga berpotensi terjadi aktivitas kapal-kapal ilegal di wilayah barat Indonesia. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah bekerjasama dengan Pemerintah Jepang membangun Pelabuhan Perikanan Le Meulee Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang, Provinsi Aceh untuk meningkatkan geliat ekonomi perikanan di daerah terluar yang ada di sebelah barat Indonesia. 

Untuk itu, pihaknya meminta Ditjen PSDKP untuk dapat meningkatkan pengawasan supaya aktivitas perikanan di wilayah perbatasan barat Indonesia dapat terawasi dari aktivitas ilegal.