Menko AHY Tegaskan Pembangunan Aceh Harus Efisien

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman, menerima kunjungan kerja Gubernur Aceh, Muzakkir di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, ketiganya membahas berbagai isu strategis pembangunan Aceh, mulai dari infrastruktur, mitigasi bencana, penguatan ekonomi daerah, hingga penanganan perumahan dan air bersih bagi masyarakat.

Baca Juga: Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada Garam pada 2027, Ini Strategi Pemerintah

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang dikeluarkan Presiden Prabowo.

Inpres ini menginstruksikan peran strategis kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan percepatan pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh sebagai salah satu dari 14 provinsi prioritas.

Menko AHY menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk terus memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam mendukung pembangunan Aceh yang memiliki posisi strategis di ujung barat Indonesia. 

Selain itu, Menko AHY juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Aceh. Berdasarkan data Kementerian PU, kondisi jalan nasional secara umum sudah baik di angka 95%, sedangkan jalan provinsi sekitar 70%, dan jalan kabupaten/kota sekitar 50%.

“Jadi memang tugas utama kita adalah menyusun prioritas yang paling masuk akal. Lalu pengerjaannya pun harus benar-benar efisien supaya tidak ada kebocoran. Pak Presiden, Pak Prabowo, selalu mengatakan jangan sampai ada kebocoran,” tegas Menko AHY, dikutip dari siaran pers Kementerian Infrastruktur, Senin (14/4).

Menko AHY juga menegaskan dukungan terhadap program-program revitalisasi kawasan transmigrasi di Aceh agar mampu menjadi kawasan mandiri dan produktif, sebagaimana telah berhasil di beberapa wilayah lain di Indonesia.

“Jadi itu semua sudah saya catat, saya dengarkan respons, sekaligus juga nanti akan kita teruskan ke kementerian-kementerian teknis. Nanti ini akan terus di-follow up, ya Bapak-Bapak sekalian, ya. Jadi nanti kalau sudah begitu bisa di-follow up dengan kementerian teknis,” tambah Menko AHY.

Menko AHY berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat terus terjaga, khususnya dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Aceh. 

Ia juga menambahkan bahwa Provinsi Aceh harus mendapatkan perhatian khusus, bukan hanya karena sejarah dan posisinya yang strategis, melainkan juga demi pemerataan dan pembangunan kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Aceh juga berperan penting untuk memastikan kesiapan daerah, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan, penyediaan lahan, dukungan anggaran daerah, hingga penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal guna mendukung kelancaran program nasional ini.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi Inpres ini di Aceh, untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.