Utang Luar Negeri Indonesia Turun, Ini Penyebabnya!

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2025 sebesar 427,2 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi ULN pada Januari 2025 yang mencapai 427,9 miliar dolar AS.

Secara tahunan (year-on-year), ULN Indonesia tumbuh 4,7 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 5,3 persen pada Januari 2025.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan bahwa perlambatan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik yang melambat dan kontraksi pada ULN sektor swasta.

"Posisi ULN Februari 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah," kata Denny dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Baca Juga: Utang Luar Negeri RI Melejit! Ini Daftar Sektor yang Paling Banyak Pakai

Posisi ULN pemerintah pada Februari 2025 tercatat sebesar 204,7 miliar dolar AS, sedikit turun dibandingkan Januari 2025 yang sebesar 204,8 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 5,1 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Januari 2025 yang sebesar 5,3 persen.

Menurut Denny, perkembangan ini terutama disebabkan oleh perpindahan dana investor nonresiden dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain, seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Pemerintah juga mengelola ULN secara pruden dan terukur untuk memperoleh pembiayaan yang efisien dan optimal.

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja pemerintah dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," tutur Denny.

Baca Juga: BI Beli Surat Utang Pemerintah Rp70,74 Triliun Demi Jaga Kondisi Rupiah

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah banyak dimanfaatkan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,6 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen), jasa pendidikan (16,6 persen), konstruksi (12,1 persen), transportasi dan pergudangan (8,7 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (8,2 persen).

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," imbuhnya.

Di sisi lain, posisi ULN swasta pada Februari 2025 tercatat stabil di kisaran 194,8 miliar dolar AS. Namun, secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 1,6 persen, lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,3 persen.

Kontraksi ini terjadi baik pada lembaga keuangan (financial corporations) maupun perusahaan nonlembaga keuangan (nonfinancial corporations), masing-masing sebesar 2,2 persen dan 1,5 persen.

ULN swasta terutama berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6 persen dari total ULN swasta.

"ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5 persen terhadap total ULN swasta," urainya.

Denny menegaskan struktur ULN Indonesia tetap sehat dan dikelola secara hati-hati. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menurun menjadi 30,2 persen pada Februari 2025 dari sebelumnya 30,3 persen pada Januari 2025. Selain itu, ULN jangka panjang mendominasi dengan pangsa 84,7 persen dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN," tutupnya.