Ijazah Ditahan Ditebus, Tapi Punya Mobil Tak Bayar Pajak, Pramono: 'Saya Kejar'

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menggelar program pemutihan ijazah bagi warga yang ijazahnya tertahan karena masalah biaya. 

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku terkejut dengan banyaknya jumlah ijazah yang belum diambil, bahkan dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi.

"Saya sendiri juga kaget, ternyata jumlahnya banyak banget, memang banyak yang belum terlaporkan," kata Pramono.

Pramono menyampaikan, dirinya akan menghadiri langsung program pemutihan ijazah pada tahap kedua. Sementara Wakil Gubernur Rano Karno akan hadir dalam program pemutihan di tahap ketiga. Ia pun berharap program ini akan mendapat perhatian luas dari masyarakat. 

Ia menekankan, ijazah merupakan hak setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan. Karena itu, pemerintah harus hadir membantu warga yang tidak mampu menebus ijazahnya.

"Jadi kemarin ketika saya menerima Wakil Direktur UIN Syarif Hidayatullah, ternyata yang tidak diambil ijazahnya juga banyak. Nah yang seperti-seperti ini enggak boleh terjadi. Orang sekolah itu kan untuk mendapatkan ijazah," ujarnya. 

Pramono menegaskan, program pemutihan ijazah ini menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta, terutama bagi warga yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Namun, ia juga menekankan bahwa pemerintah akan menindak tegas warga yang tidak membayar pajak kendaraan, karena mereka telah menikmati fasilitas yang diberikan.

"Tapi kalau orang yang enggak mau bayar pajak kendaraan, saya kejar. Dia sudah mendapatkan fasilitas bisa beli mobil, enggak mau bayar, saya kejar," tandas Pramono.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI menyerahkan bantuan pendidikan untuk penebusan ijazah tertahan Tahap I kepada 117 lulusan dengan total nilai mencapai Rp596.422.200. Penyerahan bantuan dilaksanakan pada Jumat (25/4) di Auditorium Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.