Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 5% Meski Ada Tarif Resiprokal

Kepala Ekonom Juwai IQI, Shan Saeed, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada di kisaran 4,5% hingga 5% di tengah ketidakpastian global akibat tarif resiprokal.

"Kami di Juwai IQI mengharapkan perkembangan GDP untuk 2025 akan mencapai sekitar 4,5% dan 5%," kata Shan saat ditemui di Jakarta, Senin (28/4/2025).

Shan menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tengah berupaya menjalin negosiasi untuk mencapai kesepakatan, dan ia optimistis hal ini akan berdampak positif terhadap perekonomian kedua negara.

Baca Juga: Bank Dunia Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi 4,8 Persen

"Jadi, saya pikir, pemerintah akan dapat berhubungan dengan AS, dan ekonomi akan berada di atas. Jadi, itu bukan masalah. Jika kita melihat ekonomi, kita melihat ekonomi dari perspektif makro," imbuhnya.

Menurut Shan, tarif resiprokal hanyalah variabel mikro yang akan berubah seiring waktu. Ia menilai indikator makro seperti perkembangan infrastruktur, kunjungan wisatawan asing, angka ekspor, dan Foreign Direct Investment (FDI) lebih penting dalam mengukur kekuatan ekonomi Indonesia.

"Tarif adalah micro variable, dan akan berubah akhirnya. Jadi, ketika kita melihat ekonomi, kita melihat apa yang terjadi pada infrastruktur Indonesia, berapa banyak orang asing datang ke negara, berapa banyak nomor ekspor, berapa banyak FDI," tuturnya.

Baca Juga: Sektor Ritel Jadi Tulang Punggung Perekonomian dan Perdagangan RI

Ia juga menekankan pentingnya pemerintah menjaga kestabilan makroekonomi sebagai faktor utama dalam mendukung pertumbuhan tersebut.

Shan menambahkan bahwa langkah strategis melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sovereign wealth fund (SWF) milik Indonesia, akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional ke depan.

"Jadi, apabila berbicara tentang stabilitas ekonomi makro, politik, ekonomi, dan keuangan. Jadi, Sovereign Wealth Fund, pemerintah telah membuat keputusan yang tepat, karena pemerintah ingin bergerak ke depan," tutupnya.