Perempuan Pilar Utama Penggerak Roda Ekonomi Bangsa

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menghadiri  Musyawarah Kerja Wilayah (Musykerwil) I Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Jawa Timur periode 2022–2026 bertema "Perempuan Muda Tangguh untuk Kemakmuran Jawa Timur” pada Sabtu (26/4/2025).

Dalam acara tersebut, Menteri PPPA menekankan pentingnya peran perempuan sebagai penggerak utama pembangunan dan pilar ekonomi bangsa.

Baca Juga: Bangun Pendidikan Bermutu, Kemendikdasmen Dorong Sistem Penerimaan Murid Baru Lebih Komperehensif

“Setiap bangsa yang besar adalah bangsa yang juga berinvestasi besar terhadap pengembangan sumber daya manusianya, termasuk di dalamnya kaum perempuan. Hal ini sejalan dengan Asta Cita, delapan misi utama yang menjadi arah pembangunan nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebagaimana kita ketahui bersama, perempuan mengisi hampir setengah dari total populasi Indonesia dan memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Perempuan bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam mendorong kemajuan di berbagai sektor,” ujar Menteri PPPA, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Selasa (29/4).

Menteri PPPA mengatakan perempuan Indonesia, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terbukti memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) tahun 2024 menunjukkan 64,5% pelaku UMKM adalah perempuan, menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Hal ini menjadi bukti bahwa perempuan adalah pilar utama dalam menggerakkan roda ekonomi bangsa.

Untuk mempertahankan kemampuan perempuan sebagai pilar bangsa, maka diperlukan sebuah wadah atau komunitas di mana perempuan di desa dapat menyalurkan ketrampilan dan menambah pengetahuan yang memampukan diri mereka. 

Kemen PPPA sendiri saat ini tengah mengembangkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai penguatan DRPPA/KRPPA dan program-program pembangunan  berbasis desa lainnya untuk mempercepat pencapaian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

Selain RBI, Kemen PPPA juga mempersiapkan 2 program lain yaitu Perluasan Pemanfaatan Call Center SAPA 129, untuk memastikan layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diakses lebih luas dan responsif, serta Pengembangan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa, yang bertujuan menyediakan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan inklusif.

“Program-program ini dirancang untuk merespons berbagai tantangan nyata yang masih dihadapi perempuan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari akses terhadap ekonomi, pendidikan, kesehatan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, hingga kesenjangan dalam literasi digital dan pemanfaatan teknologi,” kata Menteri PPPA.

Menteri PPPA juga mengapresiasi peran Nasyiatul Aisyiyah dalam mendorong perubahan positif melalui fokus pada pendidikan dan kesejahteraan perempuan muda. Ia menyambut baik Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Tim Koordinasi Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi perempuan di Jawa Timur hingga tingkat desa.