Kopdes Diharapkan Putus Mata Rantai Tengkulak dan Rentenir di Desa

Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) sebagai strategi untuk menghapus dominasi tengkulak dan praktik rentenir yang kerap membebani masyarakat desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa Kopdes akan menjadi garda depan dalam urusan pembiayaan dan distribusi di tingkat akar rumput.

“Kopdes ini akan memotong rantai pasok yang terlalu panjang dari produsen ke desa. Kita juga ingin menghapus tengkulak dan rentenir yang selama ini menjerat warga desa,” ujar Zulhas usai rapat finalisasi program Kopdes di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Baca Juga: Himbara Bakal Suntik Dana Kopdes hingga Rp5 Miliar, Ini Syaratnya

Melalui program ini, pemerintah membuka akses pembiayaan hingga Rp5 miliar dari bank-bank Himbara kepada koperasi yang berbadan hukum. Kopdes akan menjadi penghubung langsung antara pelaku usaha desa dan lembaga perbankan formal, memotong ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi dari pihak tidak resmi.

Tak hanya soal pinjaman, Kopdes juga dirancang sebagai pusat distribusi barang dan jasa di desa. Koperasi ini bahkan berpotensi menjadi mitra resmi BUMN seperti Bulog dan BNI untuk mendistribusikan kebutuhan pokok serta produk usaha rakyat.

Baca Juga: Kopdes Meluncur! Zulhas Targetkan 2 Juta Lapangan Kerja di Desa

“Kalau desa sudah punya bisnis, Kopdes bisa bantu sambungkan ke BNI. Ini memperpendek akses perbankan dari pusat ke desa,” jelasnya.

Pembentukan Kopdes bisa dilakukan dengan mendirikan koperasi baru atau mengintegrasikan BUMDes yang sudah ada. Syarat utamanya adalah status badan hukum koperasi tersebut agar dapat mengakses pembiayaan.

Zulhas optimistis program ini akan mendorong transformasi ekonomi desa secara menyeluruh, menghadirkan distribusi yang lebih adil, sekaligus memperkuat kemandirian desa dalam ekosistem ekonomi nasional.