Utang Luar Negeri RI Makin Menggunung, Tembus US$430,4 Miliar

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2025 mencapai 430,4 miliar dolar AS. Angka tersebut tumbuh 6,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV 2024 sebesar 4,3 persen (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan bahwa perkembangan posisi ULN tersebut terutama bersumber dari sektor publik.

“Perkembangan posisi ULN tersebut bersumber dari sektor publik,” ujar Denny dalam keterangan resmi, Kamis (15/5/2025).

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Turun, Ini Penyebabnya!

Denny menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga pada level 30,6 persen. Selain itu, komposisi ULN juga didominasi oleh utang jangka panjang, dengan porsi mencapai 84,7 persen dari total ULN.

Posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 206,9 miliar dolar AS, atau tumbuh 7,6 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan 3,3 persen (yoy) pada triwulan IV 2024. Kenaikan ini dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan meningkatnya aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang tetap kuat di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” tambahnya.

Denny menjelaskan bahwa sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaannya.

ULN pemerintah terutama digunakan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,4 persen), administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,5 persen), jasa pendidikan (16,5 persen), konstruksi (12,0 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,7 persen) dari total ULN pemerintah.

“Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” katanya.

Baca Juga: Utang Luar Negeri RI Melejit! Ini Daftar Sektor yang Paling Banyak Pakai

Sementara itu, ULN swasta mencatat kontraksi. Pada triwulan I 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar 195,5 miliar dolar AS, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,2 persen (yoy), sedikit membaik dibandingkan kontraksi 1,6 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Kontraksi ini terutama disebabkan oleh ULN dari sektor nonlembaga keuangan (nonfinancial corporation), yang mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen (yoy), lebih baik dari kontraksi 1,7 persen pada triwulan IV 2024. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa 79,6 persen dari total ULN swasta.

“ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,4 persen terhadap total ULN swasta,” ungkap Denny.

Ia menegaskan, untuk menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN nasional.

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutupnya.