Strategi Kemen PPPA Wujudkan Pembangunan yang Berpihak pada Anak

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum menegaskan bahwa dengan persentase populasi anak mencapai hampir sepertiga total penduduk Indonesia. Menurutnya, suara anak harus menjadi input krusial dalam perencanaan pembangunan, tidak hanya untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi, tetapi juga untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

“Kami mendorong agar anak tidak lagi sekadar menjadi penerima manfaat, melainkan subjek aktif yang terlibat langsung dalam proses pembangunan. Lebih dari sekadar formalitas, partisipasi anak harus bermakna. Anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, dan hal ini dijamin oleh undang-undang. Kami mendorong anak-anak untuk menjadi komunikator, supervisor, atau bahkan agen perubahan yang membawa dampak nyata. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan aspirasi yang dihimpun melalui Forum Anak Nasional ke dalam program dan kebijakan kementerian serta lembaga terkait, memastikan kebijakan berpihak pada kepentingan terbaik anak,” ujar Woro Srihastuti Sulistyaningrum.

Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Yosi Diani Tresna menegaskan pentingnya memahami situasi anak Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses akta kelahiran, sanitasi layak, stunting, putus sekolah, hingga kesehatan mental dan kekerasan. Ia menyampaikan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari Prioritas Nasional ke-4 dalam RPJMN 2025–2029, yang harus diturunkan ke dalam program dan kegiatan nyata di pusat maupun daerah. Untuk mengukur efektivitasnya, digunakan Indeks Perlindungan Anak, di mana partisipasi aktif anak menjadi indikator penting dalam keberhasilan pembangunan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.