Kredit Foto: Sufri Yuliardi
“Program ini melengkapi program afirmatif lainnya yang kami dorong tahun ini, seperti penyaluran KUR sektor produksi, penghapusan piutang macet, pelibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis, penguatan data wirausaha, hingga keterlibatan dalam program tiga juta rumah rakyat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PPA, Arifah Choiri Fauzi, menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan adalah langkah strategis untuk mengurangi kekerasan berbasis gender di Indonesia.
“Dari Januari hingga 12 Juni 2025 saja, tercatat ada 11.850 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini yang terlapor. Yang tidak terlapor bisa jauh lebih banyak. Korban terbanyak adalah perempuan, dan bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual dan itu paling banyak terjadi di ranah rumah tangga,” kata Menteri PPA.
Ia menyebutkan, akar utama kekerasan terhadap perempuan banyak berkaitan dengan tekanan ekonomi. “Kekerasan terhadap perempuan tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja. Ini masalah lintas sektor. Karena itu, sinergi dengan Kementerian UMKM sangat penting. Kalau perempuan kuat secara ekonomi, kalau mereka berdaya dan mandiri, maka rumah tangga akan jauh lebih aman dan sejahtera,” katanya menegaskan.
Menteri Arifah juga menyampaikan, kolaborasi seperti dalam Program LAKSMI harus diperluas. “Perempuan harus punya ruang aman untuk tumbuh. Bukan hanya perlindungan dari kekerasan, tapi juga akses untuk belajar, berkembang, dan memimpin usahanya sendiri.”
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Tag Terkait:
Advertisement