Pemerintah Godok Skema Tarif untuk PLTS-Baterai

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggodok regulasi harga keekonomian untuk pembangkit listrik hybrid yang menggabungkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Battery Energy Storage System (BESS).

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan aturan ini sangat dinanti oleh para pelaku usaha. Pasalnya, selama ini belum ada kepastian harga untuk skema pembangkit hybrid seperti gabungan PLTS dan baterai, atau kombinasi angin dan PLTS.

"Kami sekarang di Kementerian ESDM sedang mendiskusikan tentang harga listriknya. Jadi, yang masih ditunggu-tunggu ini memang harga listrik untuk hybrid system, bagaimana kalau kombinasi angin dengan PLTS, PLTS dengan baterai sebagai base load, ya, itu harganya berapa? Nah, ini kita sudah mengolah sekarang,” ujar Eniya dalam acara Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2025, di Jakarta, dikutip Minggu, (06/07/2025).

Baca Juga: Presiden Prabowo Resmikan Proyek Baterai Kendaraan Listrik, Pertamina NRE Jadi Penggerak Utama Industri Hijau Nasional

Eniya menjelaskan, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, target pemanfaatan sistem penyimpanan energi mencapai 10,3 GW. Rinciannya, Battery Energy Storage System (BESS) sebesar 6,0 GW dan PLTA pumped storage 4,3 GW.

”Bapak Presiden sudah meresmikan pabrik baterai yang ada di Karawang (PT CATIB). Lalu selama ini juga ada beberapa pabrik baterai. Kita harapkan itu bisa memenuhi target juga untuk menghadirkan battery energy storage system. Nah, di sini yang ingin saya garis bawahi adalah, pemakaian BESS ini memang kombinasi nanti dengan EBT untuk bisa dijadikan base load,” ujarnya. 

Sementara itu, Vice President Aneka Energi Baru dan Terbarukan PLN, Dewanto, menilai bahwa regulasi harga listrik hybrid sangat krusial untuk menjalankan program de-dieselisasi, terutama di wilayah terpencil.

Baca Juga: Ternyata Inilah Alasan Tarif Listrik Tak Dinaikkan Prabowo

Dewanto mengatakan dengan adanya regulasi harga akan membuka jalan bagi pembiayaan dan investasi swasta dalam pengembangan pembangkit hybrid di luar Jawa.

”Regulasi ini sangat penting untuk mempercepat rencana de-dieselisasi. Kami harap kami bisa mengeksekusinya dan sektor swasta bisa ikut berpartisipasi dalam program de-dieselisasi ini. Lokasi-lokasinya sangat terpencil dan program ini ditujukan untuk menggantikan diesel dengan kombinasi energi terbarukan dan baterai.,” jelasnya International Conference of Infrastructure (ICI) di Jakarta, Rabu (11/06/2025).