AKSES: Temuan Lapangan, Banyak Mengira dengan Menjadi Pengurus Koperasi Merah Putih Dapat Gaji dari Pemerintah

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menyampaikan kritik tajam terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) yang dinilai mengejutkan dan kontroversial.

Menurut Suroto, keberadaan KMP tidak pernah tercantum dalam visi-misi Presiden Prabowo saat mencalonkan diri pada Pemilu 2024.

"Penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9/2025 yang mengatur pendirian KMP secara top-down menimbulkan kebingungan hukum dan patut dipertanyakan dasar legalitasnya” ujar Suroto. 

Ia menambahkan bahwa hal tersebut bertentangan dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menekankan prinsip kemandirian dan otonomi koperasi sebagai organisasi milik masyarakat.

Menurutnya, koperasi bukanlah instrumen negara melainkan sistem ekonomi alternatif yang lahir dari kegagalan negara dan pasar dalam mendistribusikan kesejahteraan.

"Pembentukan KMP melalui pendekatan koersif negara justru mencederai semangat demokrasi dan merusak esensi koperasi itu sendiri” tegasnya.

Berdasarkan pengumpulan data lapangan dengan teknik random sampling, sebagian besar pengurus KMP yang baru terbentuk tidak memahami peran dan tanggung jawab mereka.

"Banyak dari mereka bahkan mengira bahwa dengan menjadi pengurus KMP, mereka otomatis akan menerima gaji dari pemerintah” jelasnya.

Suroto juga menyayangkan bahwa kebijakan ini justru bertolak belakang dengan semangat International Year of Cooperatives 2025 yang dicanangkan PBB.

"Ironis, ketika dunia mendorong koperasi sebagai entitas mandiri dan demokratis, kita justru kembali ke model kolonial British-Indian Pattern: rakyat dianggap tidak mampu, negara yang turun tangan” tambahnya.