Pembangunan Infrastruktur Tak Bisa Lepas dari Perencanaan Tata Ruang yang Matang

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan pembangunan infrastruktur tidak bisa dilepaskan dari perencanaan tata ruang yang matang.

Menko AHY menyampaikannya setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) 2025 di Gedung Bappenas, bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri PANRB Rini Widyantini, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Aris Marfai, beberapa waktu lalu

Baca Juga: Transformasi Digital Birokrasi, PERURI dan Kementerian PANRB Kolaborasi Kembangkan Aplikasi SPBE Prioritas

Dirinya menekankan kepentingan pembangunan harus memperhatikan berbagai aspek seperti lahan pertanian, pelestarian hutan, mitigasi dampak lingkungan, hingga kebutuhan perumahan dan pertumbuhan industri.

"Banyak sekali kepentingan dihadapkan dengan penduduk kita yang juga terus bertambah, lahan yang terus menyempit, padahal kita ingin mencapai swasembada pangan. Artinya, sawah-sawah kita harus tetap terjaga. Hutan-hutan kita juga harus tetap dilindungi karena kita ingin menjaga keseimbangan alam, mencegah dampak krisis lingkungan. Sekaligus kita ingin mengejar pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi, termasuk melalui industri dan hilirisasi," jelasnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Infra, Selasa (22/7).

Dengan kompleksitas kebutuhan tersebut, Menko AHY menegaskan bahwa "tata ruang harus menjadi panglima pembangunan", dan hal itu harus diawali dengan informasi geospasial yang akurat dan mutakhir dari BIG.

Tak hanya itu, Menko AHY juga menyampaikan perlunya sinergi lintas sektor untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.

"Kami ingin terus membangun koordinasi dan kolaborasi yang baik, dan ini juga didahului oleh Bappenas yang menjadi leading sector untuk perencanaan pembangunan secara menyeluruh, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang," katanya.

Terkait pemetaan skala besar 1:5.000, Menko AHY menjelaskan bahwa saat ini wilayah Sulawesi menjadi yang pertama diselesaikan secara lengkap. Wilayah lainnya tengah dalam proses, dan pengembangannya dilakukan secara bertahap mengingat kompleksitas dan besarnya kebutuhan anggaran.

"Nanti bisa ditambahkan oleh Kepala BIG. Yang jelas, Sulawesi sudah lengkap. Yang lain juga sudah dijalankan, tapi secara geografis memang Sulawesi yang sudah lengkap terlebih dahulu. Tapi yang lain juga sudah dijalankan—ada yang sudah jadi, ada yang masih berproses. Ini pekerjaan yang tidak mudah karena melibatkan teknologi dan juga anggaran yang tidak sedikit. Jadi memang harus bertahap," papar Menko AHY.