Subsidi Energi Terancam Tembus Rp400 T, Pemerintah Siapkan Skema Baru

Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran. Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengingatkan bahwa tanpa pembenahan, beban subsidi energi bisa melonjak drastis tahun depan.

"Subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi LPG, itu nilainya untuk tahun 2026 ke depan itu sekitar Rp 400 triliun," ujar Tri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Tri menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan subsidi agar tidak membebani keuangan negara. Ia menyoroti masih banyaknya penerima subsidi energi yang tidak memenuhi kriteria penerima.

Baca Juga: Ombudsman RI Tinjau Pangkalan LPG 3 Kg, Apresiasi Program Subsidi Tepat Sasaran Pertamina Patra Niaga

"Nah, itu banyak sekali yang (menggunakan, namun) sebetulnya tidak berhak, tetapi dia menggunakan itu," ujarnya.

Berdasarkan data APBN 2025, total subsidi dan kompensasi energi yang telah dialokasikan mencapai Rp 394,3 triliun. Angka ini naik dari realisasi tahun 2024 yang berada di angka Rp 386,9 triliun.

Adapun rincian kuota subsidi mencakup listrik bersubsidi untuk 42,1 juta pelanggan rumah tangga dengan daya 450 dan 900 VA, kuota BBM bersubsidi sebesar 19,4 juta kiloliter, serta LPG 3 kilogram sebanyak 8,2 juta metrik ton.

Baca Juga: Rakyat Masih Butuh Solar dan LPG Murah, Pemerintah Siapkan Subsidi Jumbo

"Terus kemudian seperti Pertalite, misalnya. Pertalite itu kan sudah untuk ada subsidi-nya kan di sana. Nah, itu ada yang banyak yang tidak tepat sasaran. Tapi mekanisme untuk bagaimana supaya tepat sasaran ini lagi kita pikirin, terutama yang LPG," tandasnya.

Pemerintah saat ini memang tengah mematangkan rencana transformasi subsidi dari model langsung menjadi sistem blending atau campuran.

Skema ini mengombinasikan penyaluran sebagian subsidi melalui bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, dan sisanya disalurkan langsung kepada penerima yang terverifikasi.

Selain itu, pemerintah juga berencana menyeragamkan harga LPG 3 kilogram secara nasional, mulai dari Aceh hingga Papua, guna memperkuat kendali dan keadilan distribusi.