ESDM Matangkan Skema Harga Listrik Hibrida, Targetkan Akselerasi PLTS 100 GW

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memfinalisasi regulasi terkait skema keekonomian harga listrik hibrida, khususnya untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berbasis baterai dalam program dedieselisasi.

Kebijakan ini akan menjadi salah satu pendorong realisasi target pemerintah membangun PLTS hingga kapasitas 100 gigawatt.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan, skema harga tersebut akan diatur dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 112 yang saat ini sedang digodok.

Baca Juga: IESR: Indonesia Harus Bangun Industri PLTS Terintegrasi

“Penghitungan masih berjalan. Nantinya penerapan bisa masuk ke program koperasi desa, nelayan, maupun pertanian. Saat ini kami sedang sinkronisasi data dengan program dedieselisasi PLN yang juga mencakup PLTS,” jelas Eniya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Menurut Eniya, regulasi harga menjadi elemen penting untuk mempercepat substitusi pembangkit diesel dengan pembangkit EBT, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil di wilayah terpencil.

“Ada arahan Pak Menteri untuk membahas target 100 gigawatt PLTS ini. Data dari PLN akan dikombinasikan dengan hasil perhitungan keekonomian kami, sebelum nantinya masuk ke Perpres,” tambahnya.

Baca Juga: PLN IP Bangun PLTS untuk Nelayan di Danau Ranu, Gantikan Genset BBM

Program dedieselisasi PLN saat ini menjadi salah satu pilar transisi energi nasional, dengan fokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, penurunan biaya operasional, dan peningkatan rasio elektrifikasi.