Pangsa Aset Keuangan Syariah Tembus 51,42% PDB, Menkeu Incar Peringkat Dunia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan pangsa aset keuangan syariah Indonesia, yang saat ini mencapai 51,42% dari PDB, dapat terus ditingkatkan dengan memperbesar peran korporasi dan partisipasi masyarakat.

Dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah “Refleksi Kemerdekaan RI Ke-80 Tahun 2025”, Rabu(13/8/2025), Sri Mulyani menekankan bahwa pertumbuhan aset keuangan syariah selama ini masih didominasi instrumen keuangan negara, khususnya sukuk.

"Korporasi mungkin perlu untuk didorong lebih banyak lagi. Tanpa itu Indonesia tidak akan menembus pada radar yang cukup tinggi. Baik sukuk lokal maupun global," tutur Sri Mulyani, dikutip Rabu (13/8/2025).

Ia juga mengajak kelas menengah untuk memanfaatkan bank syariah sebagai instrumen investasi, terutama setelah penggabungan bank-bank syariah nasional yang didukung oleh reformasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Masyarakat kita kelas menengah yang disini pasti memiliki tabungan, mereka membutuhkan alat investasi. Dan oleh karena itu bisa melatakan di bank syariah yang kita sudah merge, waktu itu Pak Kiai Ma'ruf yang meminta cukup persisten agar terjadi sebuah skala yang besar dan itu terjadi dengan reformasi undang-undang P2SK. Beliau sangat meneliti pasal-pasal yang akan memberikan keberpihakan kepada bentuk institusi yang berbasiskan pada syariah," tutur Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani menyoroti pentingnya peningkatan aset wakaf uang, yang saat ini baru setara 0,027% dari PDB, sebagai bagian dari strategi mencapai peringkat teratas dalam Global Islamic Economy Index pada periode RPJMN 2025–2029.

Kementerian Keuangan juga menegaskan peran kebijakan fiskal dalam mendorong nilai tambah halal, penguatan SDM ekonomi syariah, jaminan halal dan infrastruktur industri, serta pembiayaan syariah yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk melalui instrumen Green Sukuk dan Cash Waqf Linked Sukuk.