Prabowo Akan Pangkas Jumlah Direksi dan Komisaris BUMN, Tantiem Rp40 Miliar Jadi Sorotan

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berencana mengurangi jumlah komisaris dan direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas tingginya bonus dan tunjangan yang diterima sebagian komisaris, yang nilainya dinilai tidak masuk akal.

“Sehingga kita tidak tahu apa itu tantiem. Masak ada komisaris, yang rapat sebulan sekali, tantiem Rp40 miliar setahun,” kata Prabowo dalam Pidato Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).

Untuk mendorong efisiensi, Presiden akan membatasi jumlah komisaris menjadi empat hingga lima orang, dengan jumlah maksimal enam orang. Selain itu, kebijakan tantiem akan dihapus, terutama bagi perusahaan yang merugi.

“Saya telah perintahkan Danantara, Danantara tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung bener, bukan akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris keberatan, segera berhenti,” tegasnya.

Baca Juga: Anggaran Pendidikan 20% dari RAPBN 2026, Prabowo: Harus Tepat Sasaran

Prabowo juga menekankan perlunya pemangkasan belanja operasional yang tidak efisien. Menurutnya, BUMN harus memberikan manfaat nyata bagi negara, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kualitas layanan publik.

“Peran APBN didorong untuk lebih proporsional. APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat. Untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah yang tinggi dan memberi keuntungan komersial. Peran Danantara harus dioptimalkan, termasuk melibatkan swasta nasional,” tandasnya.