Bahlil: Tambang Minerba Sumbang 15% Pendapatan Negara, Prabowo Minta Tertibkan PETI

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa sektor pertambangan mineral dan batu bara masih menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Sektor ini tercatat menyumbang sekitar 15 persen dari total pendapatan negara.

“Kontribusi di sektor pertambangan ini kan 15% dari total pendapatan negara. PNBP itu 10 koma sekian persen ditambah dengan PPN PPH. Jadi salah satu yang menjadi andalan pendapatan negara itu di sektor ESDM,” ujarnya di Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Bahlil mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap sektor ini. Isu pertambangan bahkan menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan para menteri di Hambang beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Bahlil Benarkan Wacana Pengelolaan Bersama Blok Ambalat dengan Malaysia, Tapi Masih Tahap Ide

Namun, di balik kontribusi positif tersebut, sektor ini juga menjadi salah satu titik rawan hilangnya kekayaan negara akibat praktik pertambangan ilegal (PETI). Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo menyebut ada 1.063 lokasi PETI dengan potensi kerugian negara sedikitnya Rp300 triliun.

”Karena banyak, setelah dicek oleh Satgas, ada, IUP-nya belum ada. Kemudian orang sudah melakukan penebangan, illegal mining. Nah ini kan kita harus tertibkan, karena terkait dengan pasal 33, bahwa Presiden pingin semuanya harus ditata dengan baik. Tujuannya apa? Agar lingkungan bisa kita jaga, tapi juga negara bisa mendapatkan pendapatan,” jelas Bahlil.

Prabowo: Tak Ada yang Kebal Hukum

Presiden Prabowo menegaskan komitmennya memberantas praktik PETI yang merugikan negara baik dari sisi ekonomi maupun keanekaragaman hayati. Ia menekankan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk pihak-pihak kuat yang selama ini diduga membekingi tambang ilegal.

Baca Juga: 1.063 Tambang Ilegal Bikin Negara Rugi Rp300 Triliun, Prabowo: Akan Kami Tertibkan!

“Dan saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama Rakyat,” tegasnya.

Prabowo juga memastikan penindakan akan tetap berjalan meski yang terlibat berasal dari partai politik, termasuk Gerindra.

”Sebagai sesama pimpinan partai saya ingatkan anggota-anggota semua partai termasuk partai saya Gerindra cepat-cepat kalau Anda terlibat Anda jadi justice collaborator Anda laporan aja karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi saudara-saudara,” tandasnya.