Bulog Dinilai Kehilangan Kendali, Intervensi Lembaga Lain Disebut Bikin Tata Kelola Pangan Kurang Baik

Tata kelola pangan kembali menjadi perhatian publik. Guru Besar IPB University, Dwi Andreas Santosa, menekankan pentingnya Perum Bulog menjalankan perannya sesuai mandat Perpres 125 Tahun 2022 terkait pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Ia menyebutkan bahwa prinsip utama dalam tata kelola pangan adalah memastikan lembaga pengelola cadangan pangan negara memiliki keleluasaan untuk menjaga ketersediaan dan distribusi.

Menurutnya, keberlanjutan sistem pangan nasional akan lebih kuat apabila mekanisme pengelolaan stok dan distribusi dapat berjalan secara konsisten sesuai prinsip tata kelola yang baik, sehingga cadangan pangan benar-benar dapat berfungsi sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.

Dwi Andreas  mengatakan, lonjakan harga beras sepanjang 2025 mencerminkan kegagalan kebijakan pangan. Menurutnya, Bulog tidak lagi bisa menjalankan fungsinya secara profesional akibat intervensi berlebihan.

Baca Juga: Bulog Diminta Segera Tindak Kenaikan Harga Beras!

“Tahun 2025 ini, tidak ada bulan di mana harga beras nggak naik. Naik terus, dari Januari sampai detik ini harga beras naik terus. Berarti kan ada 'something wrong', ada sesuatu yang salah,” ujar Andreas dalam Diskusi Publik Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional yang diselenggarakan Ombudsman, Jakarta (26/8).

Andreas memaparkan bahwa meskipun produksi diperkirakan naik sekitar 5 persen, ketersediaan beras untuk konsumsi justru terendah dalam tiga tahun terakhir. 

“Ketersediaan beras untuk konsumsi tahun ini terendah selama 3 tahun terakhir menjadi hanya 33,9 juta ton. Kok bisa? Ini kan pertanyaannya kok bisa?,” kata Andreas.

Situasi ini diperburuk oleh tata niaga yang terganggu. “Lembaga yang menyimpan cadangan pangan pemerintah itu seharusnya bebas intervensi dari pihak apa mana pun. Itu seharusnya. Jadi kalau dalam hal ini kan Bulog kan di Indonesia. Itu seharusnya bebas intervensi. Sekarang ini Bulog menghadapi persoalan sangat besar terkait dengan stok. Harus diingat, karena begitu banyak pihak yang mencampuri urusan Bulog,” tegas Andreas.

Andreas bahkan mengingatkan adanya potensi kerugian negara yang besar akibat tata kelola stok yang tidak profesional. “Gudang-gudang filial Bulog itu berasnya sudah pada enggak karuan loh. Jadi hati-hati, nih, pemerintah. Kalau 100 ribu ton saja negara dirugikan 1,2 triliun. Harus diingat itu kan ya,” ungkap Andreas.

Baca Juga: Perum BULOG Kenalkan Befood Setra Ramos pada Pekan Inovasi dan Investasi Sumut 2025

Ia menutup dengan peringatan bahwa selama intervensi terhadap Bulog terus terjadi, persoalan harga beras tidak akan pernah selesai. “Sehingga tetap saja tahun 2025 kita akan bermasalah dengan harga,” tandas Andreas.

Adapun tudingan adanya intervensi ditengarai mengarah pada Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Raker Komisi IV DPR RI  (21/8/2025) menyatakan, urusan stabilitas harga bukan menjadi Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) lembaga yang dipimpinnya. Namun, Mentan Amran menegaskan bahwa pihaknya harus turut intervensi karena berkaitan dengan petani.

"Tapi kami merasa bertanggung jawab karena kami bersama petani. Sebenarnya bukan urusan kami." kata Amran.