Analis Politik Senior Boni Hargens Peringatkan Ancaman 'Jawa Spring' Buntut Demo Pajak

Analis Politik Senior dan Direktur Eksekutif LPI Boni Hargens mewanti-wanti ancaman 'Jawa Spring' buntut aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia beberapa hari belakangan ini. 

Menurut Boni aksi unjuk rasa yang pecah di berbagai daerah yang rata-rata berujung ricuh itu bukan hanya bentuk kekesalan rakyat pada anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan kontroversial.

Aksi demonstrasi besar-besaran itu merupakan akumulasi kemarahan rakyat pada berbagai kebijakan pemerintah salah satunya adalah kebijakan Menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah seperti di Pati, Jawa Tengah, dan beberapa daerah lain yang juga berimbas protes keras dari masyarakat. 

"Sebagai analis politik, saya membacanya dalam skala makro, bahwa gelombang aksi massa belakangan ini tidak berdiri sendiri dan terpisah dari gerakan penolakan kenaikan pajak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan daerah lain di Indonesia. Kita bisa saja mengkritisi kelemahan scenario manajemen efisiensi di Kementerian Keuangan, tetapi poinnya bukan hanya di situ," kata Boni dilansir Minggu (31/8/2025).

Baca Juga: Ajak Merawat Indonesia Cerah, Boni Hargens: Siapapun yang Jadi Ketum ILUNI UI Harus Perkuat UI, Alumni, dan Bangsa

Boni mengatakan setelah unjuk rasa menolak kenaikan PBB di Pati yang berbuntut pada tuntutan menurunkan Bupati Sudewo indikasi lahirnya gerakan kolosal yang jauh lebih besar memang sudah terlihat jelas. Ia menyebut gerakan itu dengan sebutan Jawa Spring yang dimodifikasi dari istilah  'Arab Spring' atau Musim Semi Arab yang merujuk pada gelombang demokratisasi besar-besaran di Timur Tengah yang dimulai akhir 2010.  

Pati kata Boni memiliki sejarah yang lumayan panjang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pati menjadi salah satu daerah yang mula-mula memulai pembangkangan terhadap Kolonial Belanda, Boni mengatakan pembangkangan di masa lampau jangan sampai kembali terjadi, dengan melihat lagi sejarah Pati, lanjut Boni pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi untuk meminimalkan hal-hal yang tak diinginkan.  

"Pati di tanah Jawa memiliki sejarah yang istimewah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka memulai pembangkangan terhadap rezim kolonial Belanda pada masa lalu. Kita tidak ingin itu terjadi di Indonesia hari ini, maka perlu ada analisis prediktif yang mendalam dalam rangka merumuskan langkah mitigasi dalam konteks 'cegah dini'," ujarnya.  

Menurut Boni setelah aksi unjuk rasa Pati yang kemudian dengan cepat merembet ke daerah lain, maka institusi negara yang terkait seharusnya mulai berbenah diri, selanjutnya semua pihak mulai merumuskan langkah cegah dini yang tepat sasaran dan efektif. Dari kejadian ini pula, Boni bahkan menyarankan, agar kebijak-kebijakan diambil pemerintah seharusnya berbasis data intelijen supaya keputusan yang dibuat lebih tepat sasaran dan minim kontroversi. 

Baca Juga: Politikus Budiman Soedjatmiko Sebut Reformasi Polri Akan Jadi Bagian dari Agenda Prabowo

"Sudah saatnya, semua institusi publik menerapkan yang namanya “intelligence-led policy” yakni kebijakan yang berbasis pada informasi intelijen yang akurat dan objektif. Informasi intelijen adalah data yang murni dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan lain yang kompleks. Maka, kebijakan publik sudah saatnya berbasis pada informasi intelijen," ucapnya. 

Lebih dari itu Boni mengatakan, rangkaian unjuk rasa mulai dari demo Pati hingga aksi massa yang kini berlangsung di berbagai kota di Indonesia membuat pemerintah seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh seraya mencari jalan keluar untuk menuntaskan masalah ini, aksi unjuk rasa ini kata dia tak bisa dibiarkan berlangsung hingga berlarut-larut yang hanya mengganggu roda pemerintahan. 

"Kita tidak ingin pemerintahan ini terganggu dan kesulitan bekerja karena gejolak semacam ini, maka perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, baik pada sektor legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Selain itu, perlu ada langkah strategis untuk mencegah adanya upaya penyusupan oleh para penumpang gelap, free riders, yang ingin membenturkan rakyat dengan aparat keamanan," pungkasnya.