Pemprov DKI Klaim Pakai Anggaran untuk Kurangi Tingkat Pengangguran

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno berkomitmen kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. 

Karena itu, ke depan, DKI Jakarta akan menyiapkan insentif fiskal daerah yang adil, pro-rakyat, terarah dan terukur.

"Eksekutif berkomitmen mengedepankan prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan fiskal yang diambil," ujar Rano, Senin (8/9).

Komitmen ini ditegaskan Rano dalam Rapat Paripurna Jawaban Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroda) di DPRD DKI Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan Rano menanggapi pertanyaan, saran dan masukan terkait dampak kenaikan pajak dan retribusi terhadap daya beli masyarakat, mitigasi pencapaian target pendapatan serta transparansi atas penggunaan pajak daerah untuk pembangunan.

Menurut Rano, ke depan, eksekutif akan memberikan insentif fiskal daerah yang adil, pro-rakyat, terarah dan terukur. Hal itu guna meningkatkan kepatuhan pajak, mendorong daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Mengenai subsidi pangan, Rano menyampaikan, penetapan lokasi distribusi pangan bersubsidi yang dilaksanakan saat ini sudah mempertimbangkan jarak terdekat dengan tempat tinggal masyarakat penerima manfaat. Misalnya lokasi-lokasi di RPTRA, rumah susun, pasar, kantor Kelurahan dan Kecamatan.

Rano mengungkapkan dalam upaya penanganan pengangguran, eksekutif mengupayakan berbagai program strategis.

Di antaranya, mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui program pelatihan kompetensi dan peningkatan produktivitas, pertumbuhan wirausaha dan tenaga kerja mandiri melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja.

Lalu, meningkatkan akses informasi kesempatan kerja melalui bursa kerja dan portal informasi lowongan kerja berbasis web. Kemudian, melaksanakan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan lainnya untuk menurunkan tingkat pengangguran.