Belanja APBD Jabar Tertinggi Nasional, Sekda: Target 60% Sedang Dikejar

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat hingga 10 Agustus 2025 telah mencapai 52,08%, sementara pendapatannya berada di angka 54%. Capaian ini menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan persentase belanja tertinggi di tingkat nasional.

Angka tersebut tak sekadar deretan persentase di atas kertas. Bagi Mendagri Tito Karnavian, capaian di atas 50% baik pada sisi belanja maupun pendapatan menjadi sinyal positif bahwa roda ekonomi di daerah berputar lebih cepat. 

“Kalau belanjanya tinggi, berarti uangnya beredar di masyarakat. Kita lihat yang belanja tertinggi itu Provinsi Jawa Barat 52%, pendapatannya 54% masih oke,” ujar Tito dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (11/8/2025).

Baca Juga: Realisasi APBD Jabar Tembus 38,79 Persen hingga Juli 2025, Di atas Rata-rata Nasional

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman mengatakan pihaknya terus melakukan percepatan belanja sejak angka belanja daerah per akhir Juli 2025 terealisasi 45,65%. 

Pihaknya berterima kasih pada seluruh jajaran OPD yang sudah bahu membahu agar realisasi belanja APBD Jabar 2024 optimal dan menggerakan perekonomian masyarakat.  

"Alhamdulilah, capaian ini merupakan kinerja bersama di bawah pimpinan Pak Gubernur, kami bisa mengoptimalkan realisasi belanja," ujarnya.

Baca Juga: Kemendagri: Sinergi DPRD dan Kepala Daerah Kunci Pengelolaan APBD yang Sehat

Herman mengaku angka yang dirilis Kemendagri sudah sesuai dengan rencana, namun pihaknya tetap mendorong agar seluruh organisasi perangkat daerah kembali memacu belanja. "Kami sedang pacu agar secepatnya bisa menembus 60%," katanya.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan lelang dan upaya lain agar realisasi belanja bisa meningkat.

"Tadi pagi kami baru saja rapat dengan semua sekretaris OPD termasuk pengadaan barang jasa walaupun ada pergeseran dari versi 5 ke versi 6 (e-Katalog) kami dorong untuk melakukan lelang cepat, kami sedang berikhtiar untuk Jawa Barat Istimewa," pungkasnya.