TKD Turun, DPR Ingatkan Daerah Waspadai Guncangan APBD

Komisi II DPR RI menyoroti dampak penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang berimbas pada stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk di Kalimantan Utara. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja reses di Tarakan, Jumat (3/9/2025), dengan penekanan pada strategi efisiensi agar roda pemerintahan tetap berjalan.

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mengatakan penurunan TKD merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong daerah lebih proaktif dalam menyusun anggaran.

“Penurunan TKD itu harus dilihat sebagai kebijakan Presiden Prabowo untuk mengukur apakah dengan pengurangan TKD daerah mampu mengambil inisiatif proaktif terhadap penyelesaian anggaranya. Tapi penurunan TKD itu kan sudah dihitung untuk beban-beban pelayanan minimal,” ujarnya mengutip Parlementaria, Sabtu (4/10/2025).

Baca Juga: Realisasi TKD di APBN Tercatat Rp571,5 Triliun

Azis menggambarkan kondisi ini sebagai fase transisi yang memerlukan penyesuaian. “Nah TKD ini salah satunya adalah molting itu. Masa transisi yang rentan. Sehingga memang daerah-daerah harus memahami, kalau kita ingin berlindung pada cangkang yang lebih besar, bukan pada cangkang yang lama, kita harus molting. Seperti yang dilakukan oleh kepiting itu,” jelasnya.

Menurut Azis, kunci bagi daerah terletak pada kemampuan menetapkan prioritas pembangunan. “Karena tanpa prioritas yang baik, negara mana pun tidak akan bisa untuk mencapai objektif kebutuhan dia,” tegasnya. Ia menambahkan, kemandirian daerah menjadi inti dari otonomi. “Inti dari semua otonomi daerah itu adalah kemandirian. Kemandirian daerah dalam mengelola pemerintahannya dalam memberikan pelayanan publik kepada rakyatnya,” katanya.

Baca Juga: Anggaran TKD di RAPBN 2026 Naik Jadi Rp693 Triliun, Apkasi Beri Catatan

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, juga menekankan pentingnya efisiensi. Mantan Gubernur Jawa Barat itu mencontohkan pengalamannya memangkas anggaran tidak efektif. “Dulu saya bisa melakukan penghematan hingga Rp700 miliar. Hal itu jadi ruang fiskal untuk membiayai program yang lebih bermanfaat. Daerah harus berani melakukan hal serupa,” ujarnya.

Sementara itu, Giri Ramanda Kiemas mengingatkan potensi guncangan fiskal akibat penurunan TKD jika tidak diantisipasi. Ia meminta pemerintah pusat memberi kepastian mekanisme kompensasi sekaligus mendorong daerah agar tidak bergantung penuh pada transfer pusat. “Kalau tidak ada APBN Perubahan, maka potensi defisit akan semakin besar. Pemda harus kreatif mencari sumber pendapatan lain dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan tepat sasaran,” katanya.

Komisi II DPR menegaskan bahwa strategi efisiensi, inovasi, serta penguatan kemandirian daerah menjadi kunci agar APBD tetap stabil di tengah penyesuaian TKD.