INDEF Usul Bentuk Kementerian Syariah di Kabinet Prabowo

Peneliti CSED INDEF, Akhmad Affandi Mahfudz, menilai pengembangan ekonomi syariah di Indonesia belum menjadi prioritas pemerintah, meski mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

“Pemerintah masih belum serius ya, untuk ekonomi syariah. Walaupun tadi sudah masuk ke dalam daftar jangka panjang pemerintah atau menjadi konsen pemerintah, tetapi di level kementerian ini tidak didikirkan sebagai satu bagian khusus,” ujarnya dalam diskusi publik INDEF, Rabu, (10/9/2025).

Affandi menegaskan, prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan gharar belum dipahami secara utuh di masyarakat.

“Sebagai contoh, masih banyak mengatakan bahwa syariah itu mungkin malah lebih mahal lagi,” katanya.

Baca Juga: Demonstrasi Akhir Agustus Jadi Alarm Ketimpangan, INDEF Buka-bukaan Data

Ia juga menyoroti minimnya lembaga khusus di pemerintah yang fokus pada ekonomi syariah.

“Kalau saya lihat, ya mungkin hanya satu lembaga pemerintah itu di seluruh Indonesia yang mempunyai direktorat tersendiri, yaitu direktorat ekonomi dan keuangan syariah,” jelasnya.

Baca Juga: IHSG Terkoreksi Usai Reshuffle, INDEF: Pasar Masih Percaya

Bahkan, Affandi juga mengusulkan Presiden untuk membentuk kementerian khusus, seperti Kementerian Haji dan Umroh yang baru dibuat oleh Prabowo

“Kalau kita melihat Pak Prabowo, misalnya, membuka satu kementerian baru, yang baru-baru ini dilihat di Kementerian Haji dan Umroh ya itu semestinya ada Kementerian ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf),” ujarnya.

Menurutnya, optimalisasi instrumen zakat, wakaf, hingga koperasi syariah diperlukan agar manfaat ekonomi syariah lebih dirasakan masyarakat luas.