Kemenhub Libatkan Swasta dalam Pengelolaan Dua Pelabuhan

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dengan PT Transporindo Nusantara Terminal di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Kerja sama ini mencakup pengelolaan infrastruktur Pelabuhan Kelas II Nabire, Papua Tengah, dan Pelabuhan Kelas III Belang-Belang, Sulawesi Barat, dengan masa berlaku hingga 50 tahun.

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, mewakili Kementerian Perhubungan, serta Direktur PT Transporindo Nusantara Terminal, Temmy Setyorini. 

Melalui perjanjian tersebut, pihak swasta resmi dilibatkan dalam penyediaan dan pengelolaan fasilitas utama pelabuhan.

Baca Juga: Pagu Kemenhub Naik Jadi Rp29,50 Triliun, Djoko: Fokuskan ke Subsidi Transportasi

Lollan menegaskan pentingnya sinergi pemerintah dan swasta dalam pengelolaan infrastruktur maritim. 

“Melalui skema kerja sama pemanfaatan ini, aset negara dapat dikelola lebih produktif, transparan, dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing logistik nasional sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah timur Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Objek kerja sama di Pelabuhan Nabire meliputi dermaga, gudang, jalan khusus kompleks, bangunan fasilitas pelabuhan, area parkir, serta penerangan jalan dengan luas total lebih dari 160 ribu meter persegi.

Baca Juga: Kemenhub Targetkan Integrasi Tarif Transportasi Perluas ke Moda KAI

Adapun di Pelabuhan Belang-Belang, pengelolaan berfokus pada fasilitas dermaga, bangunan gudang, dan lahan penunjang kegiatan bongkar muat barang serta pelayanan penumpang dengan luas lebih dari 50 ribu meter persegi.

“Jangka waktu kerja sama keduanya berlaku selama 50 tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani,” kata Lollan.

Ia menambahkan, kerja sama tersebut tidak hanya bernilai investasi, tetapi juga merupakan bentuk komitmen peningkatan pelayanan pelabuhan. “Kami optimis kolaborasi ini akan berjalan baik dan memberikan manfaat signifikan bagi perekonomian nasional maupun daerah,” tutupnya.

Langkah ini menandai peran strategis sektor swasta dalam mendukung infrastruktur pelabuhan sebagai pintu utama pergerakan barang dan jasa di kawasan timur Indonesia.