Menkeu Purbaya Bandingkan Kondisi Ekonomi Era SBY dan Jokowi, Apa Perbedaannya?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dua dekade terakhir cenderung tidak seimbang.

Menurut Purbaya, pada masa pemerintahan SBY, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai mendekati 5 persen, ditopang laju kredit sebesar 21 persen dan pertumbuhan uang beredar (M0) sekitar 17 persen. Ia menilai, meski pembangunan infrastruktur saat itu relatif terbatas, peran sektor swasta cukup besar dalam menggerakkan ekonomi.

“Zaman Pak SBY, bangun infrastruktur sedikit kan? Pertumbuhan ekonominya mendekati 5% rata-rata. Pertumbuhan kreditnya 21%, M0-nya 17%,” ujar Purbaya dalam acara GREAT Lecture: Transformasi Ekonomi Nasional di Jakarta, dikutip Senin (15/9/2025).

Baca Juga: Bukan 6 Bulan, Menkeu Purbaya Sebut Jangka Waktu Penempatan Dana Pemerintah: Biar Mereka Mikir 

Sebaliknya, lanjut Purbaya, saat pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur besar-besaran tidak sepenuhnya berdampak signifikan pada pertumbuhan. Kredit hanya tumbuh rata-rata 7 persen, bahkan sempat mendekati nol. “Dia bangun infrastruktur sebanyak apapun, hanya menggerakkan government sector, private sector-nya lambat atau berhenti, makanya tumbuhnya hanya di bawah 5 persen,” jelas Purbaya.

Purbaya juga menyoroti pengelolaan dana pemerintah di perbankan. Pada Desember 2024, total dana pemerintah tercatat Rp495 triliun di Bank Indonesia dan Rp319 triliun di bank umum. Dana tersebut menurutnya kurang optimal dimanfaatkan.

Baca Juga: Purbaya Kritik Rocky Gerung, Singgung Peran Jokowi Selamatkan Ekonomi

“Mereka punya cash sebesar ini nganggur, itu didapatkan dari utang. Delapan kali tujuh itu Rp57 triliun bunga yang kita bayar untuk uang yang gak dipakai, itu efisien atau gak, saya gak tahu,” kata Purbaya.

Ia menambahkan, perlambatan ekonomi pada akhir 2024 juga dipengaruhi kebijakan moneter dan fiskal yang menarik likuiditas dari sistem keuangan.

“Jadi angka pertumbuhan yang naik kecil, di akhir bulan lalu, dua bulan lalu, itu karena dua otoritas kita mengeringkan sistem finansial, baik BI maupun keuangan. Akibatnya ekonomi melambat, kita susah,” ujarnya.