Pemerintah Dinilai Lebih Pro Aplikator daripada Pengemudi

Akademisi transportasi dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menyoroti kemungkinan adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan aplikasi transportasi online.

Pasalnya, ia menilai kebijakan yang ada lebih condong menguntungkan aplikator dibanding melindungi pengemudi.

“Fokus pemerintah selama ini pada aplikator, bukan pada pengemudi, bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah dugaan bahwa sejumlah pejabat yang berurusan dengan aplikasi online sudah menerima fasilitas dari aplikator,” ujar Djoko, Kamis (18/9/2025).

Baca Juga: Demo Ojol di DPR Sepi Peserta, Korwil Jakarta Utara Tolak Tuntutan Penurunan Komisi Jadi 10%

Menurut Djoko, kondisi tersebut membuat pemerintah terkesan enggan membuat aplikasi transportasi online milik negara. 

“Hal ini membuat sebagian pihak beranggapan, untuk apa bersusah payah memikirkan untuk membuat aplikasi sendiri, aplikator banyak memberikan fasilitas yang diminta,” jelasnya.

Baca Juga: Potongan Ojol Capai 20%, Pengamat Transportasi Minta Negara Turun Tangan!

Ia menekankan, kemudahan yang diberikan perusahaan aplikasi berpotensi menggeser kepentingan utama, yaitu perlindungan bagi pengemudi. 

“Ada kemungkinan bahwa kemudahan yang diberikan oleh perusahaan aplikasi membuat pemerintah tidak lagi melihat perlunya menciptakan sistem transportasi online milik negara,” ujarnya.

Djoko menilai, jika kondisi ini dibiarkan, maka pengemudi akan tetap berada pada posisi lemah. “Kebijakan yang ada lebih menguntungkan perusahaan aplikasi itu sendiri daripada pengemudi,” katanya.