Kemenkeu: Hingga Agustus, Utang Pemerintah Rp463,7 T

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mencatat realisasi pembiayaan utang sampai dengan Agustus 2026 mencapai Rp463,7 triliun atau 59,8% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka tersebut menjadi porsi terbesar dalam komponen pembiayaan, sementara pembiayaan non-utang justru mengalami kontraksi sebesar Rp38 triliun atau 23,8 persen dari pagu.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan, kondisi ini menunjukkan ruang fiskal tetap terjaga di tengah dinamika pasar global.

"Segi pembiayaan sampai dengan realisasi sampai dengan 31 Agustus realisasinya adalah 425,7 triliun atau 69,1% dari target APBN ini di breakdown dari pembiayaan utang sebesar 463,7 triliun atau 59,8% dari target APBN," jelas Thomas dikutip Selasa (23/9/2025).

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Turun Menjadi USD 432,5 Miliar

Pada sisi pasar, minat investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN) tetap kuat. Rata-rata bid to cover ratio sepanjang 2025 tercatat 3,03 untuk SBN konvensional (SUN) dan 3,15 untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada lelang 12 Agustus 2025, rasio permintaan SUN sempat mencapai 5,07, sedangkan SBSN pada 16 September 2025 menembus 5,97.

"Permintaan investor yang kuat baik di pasar perdana maupun sekunder hingga pertengahan September capital inflow asing mencapai 42,61 triliun secara year to date mencerminkan kepercayaan investor internasional terhadap fundamental dan prospek perekonomian Indonesia," jelas Thomas.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun turun 70 basis poin atau 10 persen year to date. Penurunan yield tersebut sejalan dengan masuknya modal asing (capital inflow) hingga Rp42,61 triliun per pertengahan September 2025.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Jelaskan Asal Usul Dana Rp200 Triliun di Himbara: Bukan Utang, Hanya Geser dari BI

Spread SBN 10 tahun terhadap US Treasury juga menyempit ke level 216 basis poin, lebih rendah dibanding sejumlah negara setara, menandakan risiko Indonesia relatif terjaga.