Transportasi Inklusif Butuh Investasi, Pengamat Minta Pemerintah Serius

Pemerhati Transportasi, Muhamad Akbar, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kebijakan lalu lintas inklusif berimplikasi pada kebutuhan investasi baru di sektor transportasi.

Menurutnya, penyediaan sarana ramah difabel visual, seperti lampu lalu lintas dengan standar khusus, membutuhkan alokasi biaya yang tidak sedikit.

“Putusan ini tentu akan memerlukan investasi tambahan pada infrastruktur jalan dan sarana lalu lintas. Tetapi, investasi ini penting untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk difabel visual, dapat bermobilitas secara aman,” katanya, Rabu (24/9/2025).

Baca Juga: Menhub : Transportasi Jadi Alat Pemerataan Ekonomi

Sebelumnya, MK melalui putusan Nomor 149/PUU-XXIII/2025 menolak uji materi UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun menegaskan kewajiban negara menyediakan fasilitas aman bagi penyandang buta warna parsial yang jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari delapan juta orang.

Wakil Ketua MK Arsul Sani menegaskan bahwa pemerintah harus melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas dengan teknologi dan desain yang ramah difabel. 

“Termasuk mereka yang mengalami buta warna parsial, dengan melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas yang melindungi dan memberikan rasa aman bagi mereka semua, termasuk menyediakan alat pemberi isyarat lalu lintas yang mengakomodasi kebutuhan penyandang defisiensi penglihatan warna,” ujarnya.

Baca Juga: Transportasi Umum Belum Mumpuni, MTI Soroti 23% Kecelakaan Nasional Timpa Pelajar

Akbar menambahkan, beban investasi pada tahap awal memang besar, tetapi manfaat jangka panjangnya akan terasa dalam bentuk peningkatan aksesibilitas dan produktivitas masyarakat. 

“Ini bukan biaya semata, melainkan investasi sosial yang akan kembali ke perekonomian melalui partisipasi masyarakat yang lebih luas,” tuturnya.

Dengan adanya dasar hukum dari MK, pemerintah diharapkan menyusun rencana implementasi yang terukur, termasuk standar anggaran dan mekanisme pembiayaan. Skema kemitraan dengan sektor swasta dinilai bisa menjadi solusi dalam mengurangi beban APBN sekaligus mempercepat modernisasi fasilitas lalu lintas.