Strategi Kemenperin Capai Net Zero Emission di 2050

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menargetkan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050.

Target tersebut sepuluh tahun lebih cepat daripada target nasional, dan untuk mewujudkannya, Kemenperin telah menetapkan strategi dekarbonisasi industri untuk mencapai industri hijau.

Baca Juga: Presiden Prabowo Akhiri Lawatan di Kanada, Perkuat Kemitraan Lewat ICA-CEPA

Demi mencapai prinsip industri hijau yang menuju efisiensi energi dan ekonomi berkelanjutan, Kementerian Perindustrian telah menyusun Peta Jalan Dekarbonisasi, penerapan Mekanisme Perdagangan Karbon, implementasi teknologi Carbon Capture Utilization (CCU), pembentukan Green Industry Service Company (GISCO), sertifikasi industri hijau, dan mendorong efisiensi dan prinsip keberlanjutan pada industri.

Terdapat sembilan sektor industri prioritas yang menjadi fokus percepatan dekarbonisasi, yaitu industri semen, industri pupuk, industri logam, industri pulp dan kertas, industri tekstil, industri kimia, industri otomotif, industri makanan dan minuman, serta industri otomotif.

Penetapan sektor prioritas tersebut mempertimbangkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan industri lainnya. 

“Saat ini, kami tengah menyusun peta jalan dekarbonisasi untuk masing-masing sektor industri prioritas, kami harap transformasi rendah emisi dan industri ramah lingkungan dapat segera tercapai,” kata Menperin, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Kamis (25/9).

Lebih lanjut, Menperin turut menegaskan dukungannya terhadap visi Presiden Prabowo lainnya yang disampaikan dalam pidato, seperti ketahanan pangan, perdamaian global, dan inovasi teknologi. 

“Melalui hilirisasi industri agro, Kemenperin siap mendukung Indonesia menjadi lumbung pangan dunia,” tegasnya.

Kemenperin berkomitmen untuk terus mengintegrasikan nilai perdamaian, keberlanjutan, dan solidaritas global dalam strategi industrialisasi nasional. 

Dengan kolaborasi lintas kementerian, pelaku industri, dan mitra internasional, Kemenperin optimis dapat menjadi kekuatan industri yang tidak hanya menopang perekonomian nasional, tetapi juga berkontribusi nyata pada perdamaian dan kemakmuran dunia.

“Pesan Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Prabowo menjadi pengingat bahwa industrialisasi tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa misi kemanusiaan dan keberlanjutan,” pungkas Menperin.

Sebelumnya, dalam pidatonya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Gueterres, mengingatkan untuk mengakhiri konflik yang terjadi di beberapa negara, memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), mengatasi krisis iklim, transparasi teknologi, dan solidaritas global antar negara. 

Sementara, Presiden Prabowo dalam pidatonya menyampaikan komitmennya terhadap ketahanan pangan, percepatan transisi energi hijau, serta berkontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

Lebih lanjut, sejalan dengan Perjanjian Paris tahun 2015, Presiden Prabowo turut menegaskan prinsipnya dalam mengatasi perubahan iklim melalui percepatan transisi energi hijau. “Kami menargetkan untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 dan kami yakin bisa mencapainya lebih cepat,” ungkapnya.