Pemerintah Lepas Segel Dua Lokasi Bersih dari Radiasi Cs-137 di Cikande

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137 (Cs-137) memastikan penanganan kontaminasi radiasi di Kawasan Industri Modern Cikande, Banten, berjalan intensif, terkendali, dan terkoordinasi dengan baik.

Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) selaku Ketua Harian Satgas, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah strategis dan cepat untuk mencegah serta menanggulangi paparan radionuklida tersebut.

Upaya ini dilakukan melalui sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan masyarakat. Hasilnya, beberapa titik yang sebelumnya terpapar telah didekontaminasi dan dinyatakan aman oleh tim ahli dari BRIN dan BAPETEN.

Baca Juga: Satgas Radiasi Cs-137 Kebut Dekontaminasi Empat Lokasi Industri di Serang

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat dan ingin menegaskan bahwa situasi saat ini sepenuhnya terkendali. Satgas bekerja dengan penuh komitmen dan terukur untuk memastikan keselamatan serta kesehatan masyarakat tetap terlindungi,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (18/10/2025).

Sejak ditemukannya indikasi kontaminasi Cs-137 di kawasan industri tersebut, pemerintah bergerak cepat melibatkan berbagai lembaga teknis dan instansi terkait. Langkah-langkah yang ditempuh mencakup penegakan hukum, dekontaminasi teknis, serta edukasi publik, dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian, standar keselamatan radiasi, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Cs-137, Bara Hasibuan, mengatakan hingga saat ini, dari total 22 pabrik yang sempat terindikasi terkontaminasi, 20 telah selesai didekontaminasi dan dinyatakan clear and clean. Dua pabrik lainnya masih dalam proses pembersihan dan diharapkan segera rampung.

Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Kasus Radiasi Cesium-137 di Cikande sebagai Kejadian Khusus

Dari 13 area nonindustri seperti lapak besi dan tempat barang rongsokan (junkyard), dua lokasi telah dinyatakan bersih dan aman, sementara sisanya masih dalam tahap dekontaminasi intensif.

"Progres dekontaminasi sangat signifikan dan berjalan cepat. Kami optimistis bahwa seluruh area yang terdampak akan segera bersih dan aman," ujar Bara.

Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menjelaskan, sebagai tindak lanjut, Satgas melalui Bidang Penegakan Hukum melepas segel garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) pada satu pabrik, PT Jongka Indonesia, dan satu lapak besi di Kampung Sadang. Verifikasi dari BRIN dan BAPETEN memastikan kedua lokasi tersebut telah dinyatakan clear and clean.

“Pelepasan segel ini memiliki makna hukum dan teknis yang penting. Secara hukum, ini menunjukkan bahwa pelanggaran telah dihentikan, pemulihan lingkungan telah selesai, dan lokasi dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan,” ujar Rizal

Baca Juga: Satgas Radiasi Cs-137 Kebut Dekontaminasi Empat Lokasi Industri di Serang

Pemerintah menegaskan seluruh proses penanganan mengikuti prinsip polluter pays principle, di mana pihak yang menyebabkan pencemaran wajib menanggung seluruh biaya pemulihan lingkungan. Perusahaan yang terlibat diwajibkan melakukan dekontaminasi secara mandiri dengan pendampingan teknis dari BRIN dan BAPETEN. Untuk area yang melibatkan masyarakat, pemerintah mengambil tanggung jawab penuh demi keselamatan warga.

Satgas Cs-137 juga gencar melakukan edukasi publik. Penyuluhan langsung kepada masyarakat sekitar kawasan industri terus dilakukan agar warga memahami langkah-langkah pemerintah. Informasi kesehatan juga disebarkan melalui kanal resmi Kementerian Kesehatan, sementara papan informasi dipasang di lokasi strategis agar masyarakat mendapat kabar akurat. Satgas turut menyiapkan langkah antisipatif, termasuk kemungkinan relokasi warga bila dibutuhkan.

Rizal mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengakses informasi melalui saluran resmi pemerintah. “Keselamatan dan kesehatan pekerja serta warga adalah prioritas utama. Kami tidak akan berhenti sampai situasi benar-benar normal kembali,” ujarnya.

Pemerintah berkomitmen menuntaskan proses dekontaminasi dalam waktu sesingkat mungkin, memastikan keselamatan masyarakat, serta melaksanakan audit lingkungan menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.