Sektor Industri Manufaktur RI Tetap Tangguh di Tengah Tekanan Global

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan sektor industri manufaktur Indonesia tetap tangguh di tengah tekanan global seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, lonjakan harga energi, serta gangguan rantai pasok dunia.

Dalam kondisi tersebut, sektor industri pengolahan nonmigas (IPNM) tetap mencatatkan kinerja ekspansif dan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Harga Emas Sentuh Rekor Baru, Didukung Harapan Pemangkasan Suku Bunga AS

Kinerja positif tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan produktivitas, penguatan struktur industri, serta percepatan transformasi teknologi. Khususnya, Kementerian Perindustrian mengusung reformasi kebijakan berbasis nilai tambah dan adaptasi teknologi, yang diyakini menjadi kunci untuk menjaga daya saing industri di tengah perubahan ekonomi global yang cepat.

Ini disampaikan Menperin pada konferensi pers “1 Tahun Kinerja Industri Kabinet Merah Putih” di Jakarta, Senin (20/10/2025).

“Berbagai dinamika global telah mendorong pemerintah memperkuat strategi industrialisasi yang berbasis nilai tambah di dalam negeri. Sektor industri Indonesia terbukti tangguh menghadapi tekanan eksternal berkat kebijakan industrialisasi, perluasan pasar, dan keberpihakan terhadap industri dalam negeri,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Selasa (21/10).

Menperin menuturkan, salah satu upaya yang ditempuh Kemenperin yaitu melalui peluncuran reformasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Reformasi ini menjadi bagian dari paket smart policy ekonomi nasional untuk menjawab tantangan industri yang semakin kompleks. 

Kebijakan baru ini menitikberatkan pada empat fokus utama, yaitu pemberian insentif bagi industri yang berinvestasi di dalam negeri, penyederhanaan penghitungan TKDN, kemudahan bagi industri kecil melalui mekanisme self-declare, serta percepatan proses sertifikasi hingga lapisan kedua rantai pasok.

Dengan penyederhanaan tersebut, pelaku industri kini memiliki akses yang lebih cepat dan transparan dalam memperoleh sertifikasi, sementara nilai tambah dari penggunaan produk dalam negeri dapat dimaksimalkan. Langkah ini diharapkan memperluas partisipasi industri nasional dalam rantai pasok proyek strategis pemerintah, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah.

“Reformasi TKDN tidak sekadar memperbaiki administrasi, tetapi merupakan strategi besar untuk memperkuat demand produk jadi melalui belanja pemerintah guna memperkuat rantai pasok industri hilir pada industri intermediate dan ke industri hulu atau yang kita kenal dengan pendalaman struktur industri,” katanya.

Selain reformasi kebijakan, Kemenperin juga mencatat kemajuan signifikan dalam ekosistem industri halal nasional. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2024/2025, Indonesia menempati posisi ketiga dunia setelah Malaysia dan Arab Saudi, dengan kenaikan skor tertinggi dibanding tahun 2022. Indonesia bahkan memimpin di tiga subsektor utama yaitu modest fashion, farmasi dan kosmetik halal, serta makanan halal, yang seluruhnya terkait erat dengan aktivitas manufaktur.

Perkembangan industri halal ini dinilai strategis karena memberikan peluang ekspor yang luas bagi pelaku industri dalam negeri. Pemerintah berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen produk halal, tetapi juga produsen utama produk halal di pasar global.

Sejalan dengan itu, transformasi digital di sektor manufaktur terus dipercepat melalui penerapan teknologi industri 4.0. Berdasarkan laporan dari 29 perusahaan National Lighthouse Industry 4.0, implementasi digitalisasi telah meningkatkan produktivitas hingga dua kali lipat, mempercepat waktu produksi hingga 600%, dan menekan emisi karbon hingga 190%.