Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Meutya Hafid Sebut 60 Juta Penduduk Belum Terkoneksi Internet, Pemerintah Percepat Jaringan di Pedesaan

Meutya Hafid Sebut 60 Juta Penduduk Belum Terkoneksi Internet, Pemerintah Percepat Jaringan di Pedesaan Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan data bahwa saat ini masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum bisa mengakses internet. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan digital yang cukup besar di tengah upaya negara menuju masyarakat yang terhubung. Kesenjangan ini terutama terasa di wilayah pedesaan dan daerah-daerah tertinggal.

Menyadari tantangan tersebut, Pemerintah kini berupaya keras untuk mempercepat pembangunan konektivitas digital hingga ke tingkat desa. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan kolaboratif, di mana berbagai pihak kementerian bekerja sama agar proses pembangunan jaringan bisa lebih efektif dan merata.

Langkah nyata dari kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). MoU ini diteken antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), menandai komitmen bersama untuk menyatukan sumber daya dan strategi demi segera menghadirkan akses internet yang memadai bagi seluruh warga desa yang selama ini terisolasi secara digital. Sinergi ini akan memungkinkan pemerintah memetakan kebutuhan infrastruktur digital secara lebih akurat dan tepat sasaran.

Baca Juga: Perempuan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital, Meutya Hafid Tekankan Pentingnya Literasi Siber

"Dengan MoU ini, Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi untuk menentukan mana yang akan kita prioritaskan untuk dibangun koneksinya di tahun 2026," ujar Meutya dalam Audiensi dengan Kemendes PDT di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Meutya mengatakan kerja sama ini adalah upaya untuk memberikan akses informasi yang merata kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Sekitar 60 juta jiwa belum terkoneksi dengan internet sehingga kita perlu melakukan percepatan karena akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945," tandasnya.

Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kemkomdigi telah melakukan langkah-langkah konkret dalam memperluas konektivitas, antara lain membangun BTS dan titik akses di Papua, menyelenggarakan lelang frekuensi, serta menjalin kerja sama dengan operator seluler untuk pemerataan akses di seluruh wilayah Indonesia.

Meutya mengatakan sinergi antara Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas sehingga masyarakat di pedesaan dapat turut merasakan transformasi digital selayaknya di perkotaan.

"Transformasi digital harus bisa dirasakan di tingkat terkecil hingga ke desa-desa," pungkasnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan ketersediaan konektivitas menjadi faktor penting dalam kemajuan desa.

"Salah satu yang sangat menentukan maju atau tidaknya suatu desa itu adalah masalah internet dan sinyal," tuturnya.

Baca Juga: Meutya Hafid: Pidato Prabowo di PBB Sangat Berani

Yandri menambahkan banyak potensi desa yang dapat dimaksimalkan dengan ketersediaan konektivitas internet.

Yandri mencontohkan beberapa desa telah mampu memasarkan produk unggulan desanya ke luar negeri, seperti para pembudidaya Ikan Mas Koki di Desa Kertasana, Kabupaten Pandeglang yang telah berhasil mengekspor produknya ke berbagai negara.

Melalui kerja sama ini, pembangunan infrastruktur konektivitas di pedesaan diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran.

"Kami akan menyusun prioritas desa mana yang harus diintervensi lebih dulu, lebih cepat, lebih tepat," tandasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Amry Nur Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: