Menuju COP30, Indonesia Perbarui Komitmen Emisi dan Perkuat Diplomasi Karbon

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan kesiapan Indonesia memimpin aksi iklim global pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) yang akan digelar di Belém, Brasil, pada 10–21 November 2025, dengan World Leaders Meeting berlangsung pada 6–7 November 2025.

Langkah strategis menuju forum tersebut telah dilakukan dengan pembaruan Second Nationally Determined Contribution (SNDC) pada akhir Oktober 2025. Dokumen baru ini menargetkan puncak emisi 2030 yang lebih rendah dari skenario sebelumnya melalui dua skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP), dengan proyeksi penurunan emisi antara 8–17,5 persen, sebagai bagian dari peta jalan menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan arah besar Indonesia di forum iklim dunia.

Baca Juga: Satu Tahun Prabowo-Gibran: KLH/BPLH Catat Lompatan Besar di Sektor Lingkungan

“COP30 menandai sepuluh tahun lahirnya Persetujuan Paris. Dalam periode ini, meskipun ada kemajuan dalam aksi iklim global, dunia masih belum berada di jalur untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (31/10/2025).

Ia menambahkan, Indonesia tetap konsisten memperkuat komitmen pengurangan emisi.

“Indonesia datang ke Belém bukan sebagai penonton, melainkan penggerak—membawa regulasi, kemitraan, dan target yang terukur,” tegasnya.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sumitro Djojohadikusumo, menekankan pentingnya diplomasi karbon untuk memperluas kerja sama internasional.

Baca Juga: Riset Ungkap Gen Z Kian Kritis terhadap Kebijakan Iklim Pemerintah

“Melalui diplomasi karbon dan perdagangan karbon lintas sektor, Indonesia berupaya memperluas akses pasar global serta memperkuat kredibilitas unit karbon nasional. Kami telah menjalin Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan mitra global seperti Jepang, Gold Standard, dan Verra,” ujarnya.

Sebagai wujud soft diplomacy, Paviliun Indonesia di COP30 akan mengusung tema “Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievements through Indonesia High Integrity Carbon”. Paviliun ini akan menjadi platform kolaborasi antara pembuat kebijakan dan pelaku pasar karbon untuk membangun ekosistem perdagangan karbon yang sehat dan berkelanjutan.

Di tingkat domestik, penguatan regulasi menjadi pilar ekonomi hijau yang kompetitif.

“Kami optimistis, dengan dukungan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, Indonesia dapat memperkuat posisinya di pasar karbon global,” tambah Menteri Hanif.

Baca Juga: Perempuan dan Anak Paling Rentan Dampak Negatif Perubahan Iklim

Delegasi Indonesia juga menegaskan orkestrasi lintas sektor yang akuntabel melalui evaluasi enam bulanan terhadap capaian mitigasi sesuai mandat SNDC. Di sektor kehutanan, pemerintah memperkuat peran penurunan emisi dengan pengelolaan 12,7 juta hektare kawasan hutan untuk menggerakkan ekonomi hijau berbasis alam.

Prioritas Indonesia di COP30 meliputi penguatan kemitraan internasional, akses pasar karbon berintegritas, advokasi pertumbuhan ekonomi hijau, serta pendanaan iklim yang berimbang antara mitigasi dan adaptasi.