Satu Tahun Prabowo-Gibran: KLH/BPLH Catat Lompatan Besar di Sektor Lingkungan

Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan langkah nyata menuju kedaulatan lingkungan dan ketahanan ekologis nasional.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan sejumlah capaian strategis, terutama dalam penanganan krisis sampah nasional yang menjadi tonggak transisi menuju ekonomi hijau serta bagian dari komitmen iklim global Indonesia dalam kerangka Nationally Determined Contribution (NDC).

Dalam acara “Refleksi Satu Tahun Kinerja KLH/BPLH 2025” di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Hanif menyampaikan bahwa pihaknya berhasil mencatat capaian historis melalui kebijakan “Akhiri Open Dumping Sampah: Bangun Peradaban Harmonis dengan Alam dan Budaya.”

Sepanjang satu tahun terakhir, KLH/BPLH menutup atau merevitalisasi 246 dari 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) open dumping, setara dengan penurunan 21,85 persen timbunan sampah nasional atau sekitar 12,37 juta ton per tahun. Langkah ini menjadi bagian dari target penyelesaian RPJMN Presiden Prabowo, yaitu 51 persen pada 2025 dan 100 persen pada 2029.

Baca Juga: Energi dari Sampah: KLH/BPLH Rekomendasikan 7 Lokasi PSEL Nasional

Upaya tersebut diperkuat dengan pembentukan Waste Crisis Center (WCC) untuk memantau kapasitas TPA secara real-time dan mempercepat penanganan di daerah berstatus darurat sampah.

“Kami telah menetapkan lebih dari 160 kabupaten dan kota dalam status darurat sampah untuk mempercepat pembangunan fasilitas waste to energy. Ini memastikan semua lini bisa bergerak cepat dan terukur,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (22/10/2025).

Transformasi pengelolaan sampah kini diarahkan menuju pengelolaan berbasis energi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Energi Listrik (PSEL) di tujuh wilayah utama. Proyek ini menjadi wujud nyata transisi energi hijau sekaligus mendukung pencapaian Second NDC Indonesia yang akan disampaikan pada COP30 di Brasil.

“Second NDC sedang difinalisasi agar sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional. Kami tidak backsliding, justru menaikkan ambisi agar seluruh instrumen pembiayaan hijau, termasuk waste to energy dan PSEL, bisa masuk dengan cepat,” ujarnya.

Secara global, Indonesia kini diperhitungkan sebagai pemain utama di pasar karbon dunia. Melalui Bursa Karbon Indonesia, nilai transaksi nasional telah menembus lebih dari Rp30 miliar, memperkuat diplomasi iklim dan mendukung pembiayaan transisi menuju energi bersih.

Baca Juga: KLH/BPLH Catat PNBP Rp509 Miliar, Lampaui Target 543%

“Kita menjual bukan sekadar kredit emisi, tetapi kepercayaan dan komitmen pada masa depan bumi,” ucapnya.

KLH/BPLH juga mempertegas kedaulatan ekologis melalui penanganan kontaminasi radioaktif di Cikande, Banten. Insiden paparan Cesium-137 berhasil ditangani melalui kolaborasi lintas lembaga.

“Kasus Cikande menjadi pengingat bahwa perlindungan lingkungan juga bagian dari pertahanan negara. Kedaulatan lingkungan mencakup keamanan ekologis,” ungkapnya.

Dalam bidang tata kelola, KLH/BPLH mencatat lompatan efisiensi besar melalui sistem eVIRA (Environmental Visual Integrated Report and Analytics). Platform digital ini mempercepat proses Persetujuan Lingkungan Nasional, memangkas waktu pemrosesan AMDAL dari 271 hari menjadi 58 hari kerja, serta UKL-UPL dari 260 menjadi 36 hari kerja—efisiensi lebih dari 75 persen tanpa mengurangi akurasi dan transparansi.

“Yang dulu kalau kita dengar AMDAL itu lama, tebal, dan mahal — hari ini paling lama 58 hari harus selesai. Sementara di bawah AMDAL cukup satu–dua minggu. Ini percepatan tanpa mengorbankan kehati-hatian,” tegas Hanif.

Baca Juga: Impor Puluhan Kontener Limbah B3 Digagalkan, Bea Cukai Batam dan KLHK Hukum Re-Ekspor

Acara refleksi tersebut dihadiri lebih dari 1.200 peserta dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring, melibatkan jajaran pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta media nasional. Momentum ini memperkuat arah menuju Indonesia Hijau Berdaulat 2045 — bangsa yang mandiri dalam sumber daya, tangguh terhadap krisis lingkungan, dan berdaya dalam diplomasi iklim