MTI Desak Pemerintah Benahi Transportasi Publik di Tengah Ledakan Populasi Motor

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai kepemilikan lebih dari 120 juta sepeda motor di Indonesia menunjukkan paradoks ekonomi yang mencerminkan lemahnya sistem transportasi publik nasional. Di tengah citra efisiensi dan mobilitas yang melekat pada kendaraan roda dua, motor justru menjadi beban ekonomi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menyebut kondisi tersebut sebagai bukti bahwa transportasi publik gagal menyediakan layanan yang layak dan terjangkau. Akibatnya, masyarakat miskin terpaksa memiliki kendaraan pribadi agar bisa bekerja.

“Motor bukan tanda produktivitas, melainkan bukti kegagalan sistem transportasi publik menyediakan pilihan yang layak. Ketika warga miskin harus membeli kendaraan pribadi agar bisa bekerja, transportasi telah berubah dari hak menjadi beban,” ujar Djoko di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Baca Juga: Pembiayaan Kendaraan Bermotor Kuasai 76% Portofolio Multifinance

MTI Kalimantan Timur mencatat, rumah tangga miskin di wilayah perkotaan mengalokasikan hingga 50% pendapatan bulanannya untuk transportasi, terutama cicilan dan biaya operasional sepeda motor. Kondisi ini dinilai mempersempit ruang konsumsi rumah tangga untuk kebutuhan penting lain seperti pangan dan pendidikan.

Selain membebani ekonomi keluarga, ketergantungan terhadap sepeda motor juga berdampak pada aspek keselamatan dan efisiensi kota. Berdasarkan data MTI, lebih dari 75% korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia merupakan pengendara sepeda motor.

“Efisiensi yang kita puja sering kali dibayar dengan keselamatan. Semakin cepat, semakin untung; tetapi semakin cepat pula risikonya,” kata Djoko.

Baca Juga: BI Ungkap Kredit KPR dan Motor Lesu, Waspadai Resiko NPL!

MTI menilai, dominasi sepeda motor dalam sistem mobilitas masyarakat telah mengubah perilaku perjalanan. Perjalanan jarak pendek yang seharusnya bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau angkutan umum kini digantikan oleh kendaraan bermotor. Akibatnya, biaya bahan bakar, kredit, dan perawatan meningkat serta menekan konsumsi sektor lain.

Djoko menambahkan, ketergantungan ini juga menimbulkan inefisiensi kota akibat kemacetan, penurunan produktivitas waktu kerja, serta meningkatnya polusi udara dan kebisingan.

“Negara maju bukan yang memiliki motor terbanyak, tetapi yang warganya paling sedikit perlu motor untuk hidup produktif,” ujarnya.

MTI mendorong pemerintah mempercepat pengembangan transportasi publik terpadu agar masyarakat tidak terpaksa bergantung pada kendaraan pribadi. Kebijakan transportasi, kata Djoko, perlu diarahkan untuk menciptakan akses mobilitas yang adil, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.