Perluas Akses Publik, Perpustakaan MPR Dorong Digitalisasi sebagai Langkah Strategis Lewat Seminar di Universitas Brawijaya

Digitalisasi perpustakaan MPR menjadi langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai dokumen kenegaraan, termasuk risalah sidang, naskah akademik, dan referensi konstitusi. Selain menyediakan akses yang lebih luas, digitalisasi perpustakaan juga bertujuan meningkatkan efisiensi dalam pemberian pelayanan informasi kepada publik, akademisi, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar, S.IP, M.E, dalam sebuah seminar pada Selasa (18/11/2025). Seminar tersebut, yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya, Malang, mengangkat tema “Perpustakaan Digital dalam Percepatan Transformasi Pengetahuan sebagai Bentuk Pelayanan Publik".

Seminar ini merupakan hasil kolaborasi antara Perpustakaan MPR RI dan FIA Universitas Brawijaya. Acara dihadiri oleh sejumlah pejabat kampus, termasuk Wakil Dekan I Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D, Ketua Departemen Administrasi Publik Wike, S.Sos, M.Si. DPA, serta Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan Dr. Farida Nurani, S.Sos, M.Si. Turut hadir sebagai narasumber Dra. Welmin Sunyi Ariningsih, M.Lib, dan Bayu Amengku Praja, S.Mn, M.Si. (Kepala Laboratorium Ruang Baca: Fadel Muhammad Resource Centre). Sebelum seminar, Dekan FIA Prof. Dr. Hamidah Nayati Utami dan Anies Mayangsari Muninggar telah menandatangani perjanjian kerja sama (implementation agreement) terkait pelaksanaan seminar perpustakaan ini di Ruang Dekan FIA.

Baca Juga: Waka MPR Eddy Soeparno Apresiasi Muhammadiyah di Milad ke-113, Siap Lanjutkan Kolaborasi Dakwah Ekologis

Anies mengungkapkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat telah membawa perubahan besar terhadap perilaku masyarakat dalam mencari dan memperoleh informasi.

"Melalui dukungan aplikasi, fitur, dan sistem data digital yang kini tersedia di perpustakaan, masyarakat dapat memperoleh beragam data dan informasi dalam waktu yang relatif cepat dan efisien," katanya.

Menurut Anies, perpustakaan digital adalah enabler utama bagi Anggota MPR RI dan Staf Sekretariat Jenderal MPR RI untuk mengakses koleksi, dokumen historis, dan kajian mendalam secara real-time dan 24 jam 7 hari.

"Hal ini sangat krusial dalam mendukung tugas-tugas vital seperti: pengkajian sistem ketatanegaraan, amandemen UUD, dan pemasyarakatan Empat Pilar MPR yang memerlukan data akurat dan cepat," tuturnya.

Anies menambahkan transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal komitmen terhadap keterbukaan, inklusivitas, dan pelayanan publik yang berkeadilan.

"Perpustakaan Digital MPR RI adalah wujud nyata dari semangat reformasi birokrasi, inovasi kelembagaan, dan dedikasi terhadap literasi kebangsaan," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Anies, perpustakaan digital adalah sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi, yakni sebagai lembaga publik, perpustakaan digital adalah sarana untuk membuka akses informasi kepada masyarakat luas (akademisi, mahasiswa, peneliti). "Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan mengawal tugas-tugas konstitusional MPR RI dan menjaga akurasi, transparansi, dan keberlanjutan pengetahuan dalam format yang mudah diakses lintas generasi dan lintas wilayah," tegasnya.

Perpustakaan digital mempunyai dampak positif sangat besar karena akses terhadap sumber pengetahuan menjadi lebih luas, cepat, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

"Namun demikian, kendala yang dihadapi juga tidak sedikit. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya menguasai teknologi, masalah keamanan data, hingga kesenjangan akses internet di beberapa wilayah. Di sisi lain, tantangan juga datang dari kebiasaan lama budaya membaca secara fisik yang kini harus diimbangi dengan literasi digital yang kuat," katanya.

Indeks Literasi Digital

Sementara itu dalam seminar ini narasumber Bayu Amengku Praja mengungkapkan perpustakaan digital memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat dan komunitas. Ini dapat dilihat dari kegiatan literasi digital di masyarakat.

"Selama tiga tahun terakhir indeks literasi digital meningkat. Data dari Komdigi, tahun 2023 sebesar 43,18, tahun 2024 menjadi 43,34, dan tahun 2025 naik menjadi 44,53. Dari data ini perpustakaan digital sangat dibutuhkan masyarakat, karena informasi bisa diakses melalui handphone, laptop, dan lainnya," ungkapnya.

Bayu juga menyebut data dari Perpustakaan Nasional, selama lima tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2024 koleksi e-book dari 7.746 meningkat drastis hingga mencapai 739.696. Tidak hanya e-book, Perpusnas juga menyediakan journal, dan lainnya. Sedangkan di Perpustakaan Universitas Brawijaya e-book sekitar 7.193 judul, sedangkan journal lebih 100 ribu, serta soft file dari skripsi, tesis, dan disertasi terus bertambah.

Baca Juga: MPR Menilai Perlu Kaji Ulang UUD 1945, Soroti Revisi Pasal 30 untuk Hadapi Ancaman Non-Militer dan Hybrid

Narasumber lainnya Welmin Sunyi Ariningsih menyebutkan perpustakaan digital telah menjadi pilar utama dalam revolusi akses informasi. Perpustakaan digital memperluas jangkauan pengetahuan dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat.

"Transformasi dari perpustakaan konvensional ke digital bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi juga perubahan paradigma dalam pengelolaan dan diseminasi pengetahuan," katanya.

Menurut Welmin, di Indonesia perpustakaan digital menjadi solusi strategis untuk memperluas akses informasi, meningkatkan literasi, dan mendukung pemerataan pendidikan terutama di wilayah terpencil. "Transformasi ini juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pengetahuan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman," ujarnya.