Jalan Lingkar Utara Flores Akan Buka Peluang Ekonomi Baru

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan Jalan Lingkar Utara Flores (Lintura) akan membuka peluang ekonomi baru di kawasan utara Flores dengan waktu tempuh yang berkurang.

Ia mengatakan ruas jalan ini mampu memangkas separuh waktu perjalanan dari Labuan Bajo menuju Kedindi Reo, sehingga dapat berdampak besar terhadap efisiensi mobilitas masyarakat dan rantai pasok.

Baca Juga: Indonesia Tourism Outlook 2025/2026 Diharapkan Jadi Panduan Majukan Pariwisata

Ini disampaikannya saat meninjau langsung progres pembangunan jalan tersebut, beberapa waktu lalu.

“Jalan Lintas Utara Flores ini akan sangat signifikan mengurangi waktu tempuh. Bisa separuhnya, dari 6–7 jam menjadi 3–4 jam saja,” jelas Menko AHY, dikutip dari siaran pers Kemenko Infra, Jumat (21/11).

Dari total panjang 141 kilometer, masih terdapat 88 kilometer yang belum beraspal. Pemerintah memastikan seluruh pengerjaan berjalan dengan progres yang terukur.

Pada sesi doorstop, Menko AHY juga menegaskan bahwa rencana pelebaran jalan hingga enam meter akan mendukung arus logistik dan mendorong pertumbuhan sektor jasa transportasi.

“Harapannya, ini akan secara signifikan mengurangi waktu perjalanan. Ini sangat baik bagi masyarakat, bagi logistik, dan juga untuk sektor jasa,” ujarnya.

Menko AHY menambahkan, sektor pariwisata serta potensi pertanian dan peternakan di utara Flores akan mendapatkan manfaat luas ketika ruas Lintura tersambung sepenuhnya.

“Sebetulnya banyak potensi pariwisata bukan hanya di Labuan Bajo, melainkan juga di sepanjang Utara Flores. Semua potensi itu bisa kita kembangkan ke depan,” tuturnya.

Terkait anggaran, pemerintah memastikan bahwa desain teknis telah disiapkan dan akan masuk dalam usulan anggaran tahun 2026–2027.

“Sudah ada desain kurang lebih sekitar Rp75 miliar dan Rp73 miliar, total sekitar Rp150 miliar untuk panjang 140 kilometer, yang akan kita usulkan di 2026 dan 2027,” jelas Menko AHY.

Menutup keterangannya, Menko AHY menegaskan pentingnya penataan ruang yang tertib sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, sekaligus merespons keluhan pemerintah daerah mengenai pelanggaran tata ruang.

“Kita mengedepankan tata ruang. Tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Mengapa? Karena kalau tidak berpijak pada tata ruang, maka pembangunan bisa semrawut dan mengakibatkan bencana maupun kerusakan lingkungan,” pungkasnya.