Presiden Prabowo Dorong Perluasan Akses Keuangan Nasional

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi inklusi dan kesehatan keuangan nasional sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Kepala Negara menerima Ratu Máxima dari Belanda selaku UN Secretary General Special Advocate for the Financial Health, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 27 November 2025.

Baca Juga: Presiden Prabowo Terima Kunjungan Ratu Máxima di Istana Merdeka

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga mengatakan bahwa Kepala Negara menekankan percepatan kepemilikan rekening bank menjadi kunci perluasan akses keuangan nasional. 

Pemerintah mendorong keterhubungan rumah tangga dengan sistem perbankan sebagai landasan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan peningkatan inklusi di seluruh daerah.

“Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan, serta menyampaikan bahwa dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang ada didorong untuk memiliki rekening dan kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas dari penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan,” ujar Airlangga, dikutip Kamis (27/11).

Selain itu, Airlangga juga menjelaskan bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia yang mencapai 92,7 persen perlu terus diimbangi dengan penguatan literasi. 

Airlangga mengatakan bahwa pemerintah melihat peningkatan pemahaman keuangan sebagai faktor penting, terutama ketika capaian literasi nasional telah berada di atas rata-rata negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

“Inklusi keuangan di Indonesia sudah 92,7 persen, namun dari tingkat literasi baru 66,4. Namun angka 66,4 literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD terkait literasi keuangannya dan Indonesia juga menyampaikan ada simpanan pelajar yang sudah mempunyai rekening sebesar 58 juta,” imbuh Airlangga.

Selain itu, Airlangga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan arahan untuk penguatan koordinasi lintas sektor dalam tata kelola kesehatan keuangan nasional.