Pemerintah Garap Proyek PLTN 7 GW, Hashim: Banyak Negara Ikut Investasi

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas besar sebagai bagian dari transformasi energi nasional.

Hashim menyampaikan, pengembangan PLTN akan dimulai dari kapasitas awal sekitar 500 megawatt dan secara bertahap meningkat hingga mencapai tujuh gigawatt pada tahun 2034. 

“Awalnya sebesar 500 megawatt, dan seiring waktu hingga tahun 2034 akan mencapai tujuh gigawatt tenaga nuklir. Banyak negara telah menunjukkan niat untuk ikut serta dalam investasi ini, serta mempelajari teknologi dan sebagainya,” kata Hashim dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Hotel Shangrila, Rabu (4/2/2026).

Baca Juga: Hashim Pastikan PLN Tak Rugi Beli Listrik Sampah, Selisih Harga Ditutup APBN

Ia menegaskan, meskipun energi nuklir bukan solusi berbasis alam, kontribusinya terhadap pengurangan emisi karbon sangat signifikan. Oleh karena itu, PLTN dinilai sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan bersifat netral karbon.

“Sekali lagi, ini merupakan bukti kuat komitmen terhadap energi nuklir, meskipun bukan solusi berbasis alam, tetapi ramah lingkungan, atau bisa dikatakan, energi netral karbon,” ucapnya. 

Hashim menjelaskan, proyek nuklir tersebut merupakan bagian dari program pembangunan pembangkit listrik besar-besaran yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Dalam 10 tahun ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik dengan total kapasitas mencapai 70 gigawatt.

Sebagian besar kapasitas tersebut akan berasal dari energi terbarukan. Hashim menyebut sekitar 76 persen proyek dalam RUPTL akan dikembangkan oleh perusahaan energi hijau, termasuk Masdar dan mitra internasional lainnya. 

Baca Juga: Perdagangan Karbon Jalan Juni 2026, Hashim: Miliaran Dolar Masuk RI

"Ini adalah proyek ramah lingkungan, proyek energi terbarukan, 76% di antaranya akan berasal dari perusahaan seperti Masdar dan lainnya. Ini sekali lagi, menurut saya, merupakan indikasi yang sangat kuat tentang arah kebijakan pemerintah,” tuturnya. 

Hashim mengatakan, selain nuklir dan energi terbarukan, pemerintah juga tetap memasukkan gas alam sebagai sumber energi transisi untuk menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

“Sisanya akan disediakan oleh gas alam, yang menurut saya semua pihak menganggapnya sebagai bahan bakar transisi,” pungkasnya.