Dorong Gerakan Beli Produk Dalam Negeri, Kemenperin Lakukan Ini

Untuk mempercepat partisipasi industri, Kemenperin telah menyelesaikan reformasi kebijakan TKDN melalui Peraturan Menteri Perindustrian terbaru. Reformasi ini mencakup penyederhanaan penghitungan TKDN, percepatan proses sertifikasi, kemudahan bagi industri kecil, serta pemberian insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di dalam negeri.

“Melalui Permenperin yang baru, kami ingin meyakinkan produsen agar berani dan aktif mencantumkan nilai TKDN pada produk-produk mereka. Dengan begitu, kita bisa membanjiri LKPP dan e-katalog dengan produk dalam negeri,” jelasnya.

Business Matching Produk Dalam Negeri 2025 yang berlangsung pada 15–16 Desember 2025 difokuskan pada penguatan komitmen pemerintah pusat, daerah, dan BUMN dalam mengutamakan PDN, perluasan akses pasar bagi industri kecil dan menengah, serta peningkatan penggunaan P3DN untuk kebutuhan strategis, termasuk haji dan umrah.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kemenperin juga memberikan Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri 2025 kepada pengguna dan produsen PDN sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mendukung industri nasional. Penghargaan diberikan kepada sejumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, serta pelaku industri dari berbagai skala usaha.