Eksistensi China Menguat, Indonesia Diimbau Waspadai Dampak Ekonomi dan Keamanan

Sementara itu, dalam aspek keamanan, Johanes menyoroti potensi dampak yang dihadapi Indonesia dan Asia Tenggara bila terjadi ketegangan antara China dan AS di kawasan ini. “Oleh karenanya, dalam pandangan kami, penting bagi Indonesia untuk meyakinkan Beijing bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan yang bebas dari campur tangan luar dalam menentukan sikap dan pendiriannya,” tegas dia. 

Guru Besar Sinologi UI, Prof Tuty Nur Mutia, secara khusus menyoroti hubungan antara Indonesia dan China sejak pada awal berdirinya kedua negara hingga hari ini. Menurutnya, hubungan RI dan RRC merupakan relasi bilateral yang paling kompleks. 

“Setelah terjadi solidaritas dengan semangat non-blok yang diwarnai kedekatan ideologis ala Sukarno pada tahun 1950-an, kedekatan kedua negara memasuki fase ketegangan antara tahun 1965 hingga 1990, yang antara lain diwarnai dengan pembekuan hubungan diplomatik pada tahun 1967, dan runtuhnya kepercayaan Indonesia terhadap RRC, yang diperparah oleh sensitivitas simbolik dan persepsi ancaman politik,” tuturnya. 

Menurut Tuty, dalam memori historis Indonesia masa itu, China dipersepsikan sebagai ancaman. Menurut pemaparannya, fase pada tahun 1990-an, hubungan kedua negara bergeser. “Terjadi normalisasi hubungan berbasis kalkulasi ekonomi dan geopolitik, serta intensifikasi kerja sama ekonomi, namun tetap dilandasi dengan kehati-hatian,” jelas dia.  

Barulah pada tahun 2000-an, hubungan kedua negara memasuki fase kemitraan strategis komprehensif. Namun, Tuty mengingatkan bahwa tantangan geopolitik dan isu kedaulatan, khususnya di ZEE Indonesia dekat perairan Natuna, tetap membayangi kedekatan kedua negara. 

Memasuki era kepemimpinan Prabowo, Tuty berpandangan bahwa hubungan dengan RRC tetap dianggap sebagai prioritas oleh Pemerintah Indonesia. Namun, menurutnya Indonesia menerapkan apa yang oleh para ahli hubungan internasional disebut sebagai hedging strategis. 

Baca Juga: 2026, Puluhan Pabrikan EV dari China Diprediksi Menemui Ajalnya Alias Bangkrut

Tuty menunjukan tanda-tanda penerapan strategi itu melalui berbagai fenomena, antara lain keterlibatan ekonomi dengan kehati-hatian keamanan, diversifikasi mitra strategis, dimana Indonesia tidak hanya menggandeng China, tetapi juga negara-negara besar lainnya sebagai mitra, serta upaya menjaga otonomi kebijakan luar negeri. 

Tuty berpandangan bahwa strategi Indonesia di atas merupakan strategi yang tepat untuk dilakukan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia boleh saja bersikap pragmatis dalam hubungan dengan China, antara lain dengan menjaga hubungan ekonomi yang saling menguntungkan, sejauh tetap terukur dan tegas, dengan penekanan secara khusus pada isu kedaulatan. 

“Sikap pragmatis dapat dipertahankan selama tetap terukur dan tegas, khususnya dalam hal kedaulatan,” kata Tuty. Isu kedaulatan nampaknya masih menjadi keprihatinan yang serius bagi para akademisi Indonesia terkait hubungan dengan China. 

Ahli Hubungan Internasional Universitas Presiden, Teuku Rezasyah, menyinggung pula kekhawatiran China memperluas lagi 9 garis putus-putus yang secara sepihak menandai wilayahnya. “Garis ini sebelumnya telah ditambah menjadi 10, beberapa pihak mengkhawatirkan di masa mendatang China menambah menjadi 11 dan itu mencakup wilayah Indonesia di Natuna. Meski itu belum terjadi, ada baiknya kita waspada,” tambah dia.

Sementara itu, Diplomat Madya Kementerian Luar Negeri RI, Victor Harjono, sependapat dengan sebagian pandangan-pandangan yang disampaikan dalam diskusi di atas, meski terdapat pula ketidaksepakatan. 

Namun pada intinya, ia menekankan bahwa dalam menghadapi situasi geopolitik yang berkembang, Indonesia harus tetap mengedepankan postur bebas aktif. Selain itu, sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu mengedepankan hukum laut, tepatnya UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea) 1982. 

Indonesia juga dinilai perlu memberi perhatian khusus pada isu lingkungan hidup dan sosial sebagai bagian dari diplomasi ekonomi jangka panjang. “Dan yang terpenting, Indonesia harus fokus pada upaya membangun jembatan (building bridge),” tutur Victor.