Bursa Karbon Sepi, OJK Ungkap Nilai Transaksi Hanya Rp80,75 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi bursa karbon Indonesia baru mencapai Rp80,75 miliar sejak peluncuran resmi pada 26 September 2023 hingga 24 Desember 2025. 

Angka tersebut dihimpun dari perdagangan unit karbon yang berlangsung di IDXCarbon dengan total volume transaksi sebesar 1,6 juta ton setara karbon dioksida (CO2 equivalent), melibatkan 150 perusahaan sebagai pengguna jasa.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap, menjelaskan bahwa meski aktivitas perdagangan telah berjalan lebih dari dua tahun, ketersediaan unit karbon di bursa masih relatif besar dibandingkan nilai transaksi yang terealisasi.

“Adapun total unit karbon masih tersedia mencapai 2,67 juta ton CO2 equivalent,” ucap Eddy, dalam konferensi pers penutupan perdagangan saham di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (30/12/2025). 

Baca Juga: Pengembangan Karbon Biru Bagian Transformasi Ekonomi Pesisir Menuju Keberlanjutan

OJK mencatat, hingga akhir Desember 2025 IDXCarbon telah membukukan sembilan seri Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK). Seluruh seri tersebut berasal dari berbagai proyek energi dan pengelolaan emisi di dalam negeri dan menjadi instrumen yang diperdagangkan di bursa karbon sebagai bagian dari mekanisme pasar penurunan emisi nasional.

Berdasarkan sumber proyek, unit karbon yang tersedia berasal dari sektor panas bumi, pembangkit listrik berbasis gas, serta energi terbarukan lainnya. Proyek panas bumi antara lain berasal dari Lahendong Unit 5 dan 6 yang dikelola PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dengan periode vintage 2016–2020.

Selain itu, terdapat proyek pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) di Muara Karang, Priok, Grati, dan Muara Tawar dengan periode vintage 2021–2023. Sebagian unit karbon dari proyek tersebut berasal dari konversi pembangkit sistem single cycle menjadi combined cycle.

Unit karbon juga bersumber dari proyek energi terbarukan lain, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Gunung Wugul serta pemanfaatan limbah pabrik kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME) untuk produksi biogas dan skema co-firing. Salah satu proyek biogas tercatat berasal dari kerja sama PNRE dan PTPN III di Sei Mangkei dengan kapasitas 2,4 MW dan periode vintage 2021–2024.

Baca Juga: Sukses Tukar 920,47 tCO2 Jejak Karbon, Electricity Connect 2025 Jadi Percontohan Event Nol Emisi

OJK menilai, meskipun basis proyek yang tercatat di IDXCarbon cukup beragam dan jumlah unit karbon yang tersedia masih besar, nilai transaksi yang terbentuk belum sebanding. Situasi tersebut mencerminkan rendahnya tingkat pemanfaatan bursa karbon oleh pelaku usaha dalam dua tahun terakhir.

Dalam konteks pengembangan pasar karbon, Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN Evy Haryadi sebelumnya menyoroti potensi ekonomi dari perdagangan karbon nasional. Ia menyebut, pasar karbon tidak hanya mendukung pencapaian target penurunan emisi, tetapi juga berpotensi menciptakan nilai ekonomi yang signifikan.

“(Skema) ini dapat mengurangi emisi hingga 250 juta ton CO2e, serta menghasilkan potensi keuntungan sebesar USD 2,5 miliar–USD 10 miliar (Rp42 triliun–Rp167 triliun),” jelas Evy dalam sesi dialog Scaling Up Carbon Market, Opportunities For Global Collaboration From National to Global Actor: Advancing Market Through Global Collaboration. Beberapa waktu lalu.