Populisme Komunikasi Purbaya dan Modal Kepercayaan Ekonomi Indonesia 2026

Di tengah ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian, mulai dari ketegangan geopolitik hingga perlambatan ekonomi dunia, Indonesia memasuki tahun 2026 dengan satu kebutuhan mendasar yang seringkali luput dibahas: kepercayaan publik. 

Bukan hanya kepercayaan terhadap angka pertumbuhan atau besaran stimulus fiskal, melainkan keyakinan bahwa arah kebijakan ekonomi negara dijalankan secara masuk akal, berpihak, dan dapat dipahami.

Dalam konteks inilah, gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi menarik untuk dicermati. Bukan karena retorika yang meledak-ledak atau janji populis yang bombastis, melainkan karena pendekatan komunikasinya yang relatif lugas, tenang, dan membumi. 

Cara ini dapat dibaca sebagai bentuk populisme komunikasi versi Indonesia, yang bekerja melalui bahasa kebijakan yang disederhanakan, tanpa kehilangan kesan rasional dan teknokratis.

Temuan PT Social Cerdas Indonesia (Social Quotient) memberikan gambaran empiris atas fenomena tersebut. Dari analisis terhadap 1,73 juta percakapan warganet di platform X, Facebook, Instagram, dan TikTok sepanjang periode 1 September-30 November 2025, figur Purbaya Yudhi tercatat sebagai salah satu pendorong utama sentimen positif di ruang digital. 

Gaya komunikasinya dinilai mudah dipahami dan menunjukkan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. 

Di tengah kejenuhan publik terhadap jargon ekonomi yang kerap terasa elitis dan berjarak, pendekatan komunikasi semacam ini menjadi pembeda yang signifikan.

Fenomena tersebut sejalan dengan pemahaman tentang populisme dalam komunikasi politik Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Hadiz (2016). 

Hadiz menegaskan bahwa populisme di Indonesia tidak selalu tampil sebagai perlawanan terhadap elite, melainkan kerap dipraktikkan oleh elite negara itu sendiri melalui narasi moral, klaim keberpihakan, dan upaya merepresentasikan kepentingan rakyat. 

Dalam konteks kebijakan ekonomi, populisme semacam ini tidak hadir lewat retorika emosional, melainkan melalui penyederhanaan pesan serta penekanan pada keadilan dan perlindungan sosial.

Contoh yang kerap muncul dalam percakapan publik adalah kebijakan pengucuran dana sekitar Rp200 triliun ke perbankan BUMN untuk mendorong penyaluran kredit. 

Di ruang digital, kebijakan ini dipersepsikan sebagai langkah yang realistis dan masuk akal. 

Persepsi publik semacam ini penting, sebab sebagaimana ditegaskan oleh Budiardjo (2008), legitimasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat merasa kepentingannya terwakili. 

Ketika kebijakan fiskal dikomunikasikan sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi, negara tidak lagi dipahami sebagai entitas yang jauh dan abstrak, melainkan sebagai representasi kepentingan bersama.

Dari aspek komunikasi politik, pendekatan ini juga sejalan dengan konsep pencitraan politik yang dikemukakan oleh Firmanzah (2008). 

Firmanzah menekankan citra politik tidak dibangun melalui simbol atau pencitraan kosong, melainkan melalui konsistensi pesan, kredibilitas aktor, serta relevansi kebijakan dengan kebutuhan publik. 

Dalam hal ini, populisme komunikasi berfungsi sebagai strategi membangun citra “teknokrat yang berpihak”, figur yang menguasai substansi kebijakan sekaligus mampu berbicara dengan bahasa yang dipahami masyarakat.

Selain itu, hal ini juga dapat dibaca melalui kacamata pop culture sebagai ruang pembentukan makna sosial. Dalam pandangan Ibrahim (2011), budaya populer tidak sekadar hiburan, melainkan arena di mana pesan-pesan kekuasaan, identitas, dan kepercayaan dinegosiasikan secara sehari-hari. 

Media sosial, sebagai bagian dari ekosistem pop culture kontemporer, menjadikan figur pejabat publik tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai cultural figure yang dinilai dari cara berbicara, gestur, dan kedekatannya dengan pengalaman publik. 

Komunikasi ekonomi yang sederhana, lugas, dan mudah dikutip bertransformasi menjadi “narasi populer” yang beredar luas, membentuk rasa familiar dan kepercayaan. 

Namun, penting untuk dicatat bahwa populisme komunikasi bukan tanpa batas. Penyederhanaan pesan, jika tidak diimbangi dengan transparansi dan konsistensi kebijakan, berisiko melahirkan ekspektasi berlebihan di tengah masyarakat. 

Komunikasi yang menenangkan publik tidak otomatis menjamin hasil ekonomi yang positif. Di titik inilah populisme komunikasi perlu terus dijaga agar tidak terjebak pada logika simbolik semata, melainkan tetap berpijak pada kinerja dan akuntabilitas kebijakan.

Dalam perspektif yang lebih luas, bahasa kebijakan yang sederhana dan menekankan peran negara sebagai pelindung juga dapat dibaca melalui pemikiran Latif (2011). 

Yudi Latif menekankan bahwa kekuatan negara modern tidak hanya terletak pada kebijakan yang dihasilkan, tetapi pada kemampuannya membangun narasi moral yang menumbuhkan rasa aman dan kebersamaan. 

Di tengah ketidakpastian, komunikasi publik yang menenangkan dan dapat dipercaya menjadi prasyarat penting bagi stabilitas sosial dan ekonomi.

Indonesia memang membutuhkan stimulus positif agar perekonomian dapat terus bertumbuh secara progresif pada 2026 dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara. 

Namun, stimulus ekonomi tanpa kepercayaan publik akan kehilangan daya dorongnya. Dalam konteks ini, populisme komunikasi, dalam bentuknya yang moderat, rasional, dan berbasis kebijakan, dapat menjadi jembatan antara kebijakan negara dan optimisme masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau presisi kebijakan, tetapi juga oleh keyakinan kolektif bahwa negara bergerak ke arah yang benar. 

Populisme komunikasi yang dipraktikkan secara hati-hati menunjukkan bahwa ketika kebijakan ekonomi disampaikan secara lugas, berpihak, dan dapat dipahami, kepercayaan publik berpotensi tumbuh. 

Baca Juga: Sentil Pengusaha Batu Bara, Intip Isi Isi Garasi Mobil Purbaya

Baca Juga: Ini Sanksi OJK untuk Dana Syariah Indonesia (DSI) Terkait Kasus Gagal Bayar

Jika modal kepercayaan ini mampu dijaga dan diiringi kinerja kebijakan yang konsisten, maka harapan terhadap performa positif perekonomian Indonesia di 2026 dapat menjadi lebih dari sekadar optimisme, melainkan fondasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.