Pencalonan Thomas sebagai Deputi BI Dinilai Bisa Gerus Indepensi Bank Sentral

Celios menilai rencana pemerintah mencalonkan Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) berpotensi mengancam independensi bank sentral.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai masuknya pejabat aktif fiskal ke jajaran pimpinan BI dapat mengganggu tatanan kebijakan moneter yang selama ini dijalankan secara independen.

Nailul menyampaikan kekhawatiran tersebut merespons wacana pencalonan Thomas yang akrab disapa Tommy. Ia menilai keberadaan Wamenkeu di posisi strategis BI berisiko memperlemah batas antara otoritas fiskal dan moneter.

“Tapi saya khawatir masuknya Tommy ke BI bisa merusak tatanan sistem moneter yang sudah kita bangun selama ini. Sektor fiskal rusak, sektor moneter rusak, krisis akan mengintai,” kata Nailul dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Baca Juga: Purbaya Sinyalkan Tukar Posisi Thomas Djiwandono dan Juda Agung Rampung Sebelum Februari

Menurut Nailul, kekhawatiran tersebut tidak berdiri sendiri. Ia menyoroti kecenderungan pemerintah yang belakangan dinilai semakin aktif mengintervensi sektor moneter melalui BI. Intervensi itu, kata dia, tercermin dari sikap pemerintah yang kerap mempertanyakan peran BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia menekankan setidaknya ada dua hal yang menjadi sorotan publik. Pertama, dorongan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta BI menurunkan suku bunga acuan guna mendukung program fiskal pemerintah. Kedua, kehadiran Wakil Menteri Keuangan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang dinilai tidak lazim dan memicu polemik terkait independensi otoritas moneter.

Selain itu, Nailul menyoroti latar belakang politik Thomas yang saat ini tercatat sebagai anggota aktif Partai Gerindra. Menurut dia, masuknya kader partai politik ke jajaran Dewan Gubernur BI berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan memperlemah kepercayaan publik terhadap independensi bank sentral.

Baca Juga: Saham Bank Bergerak Variatif Seiring Masuknya Keponakan Prabowo ke Bursa Calon Deputi BI

Ia menilai langkah pemerintah yang ingin menempatkan anggota partai politik pendukung pemerintah ke dalam struktur BI dapat membawa dampak buruk bagi independensi lembaga tersebut. Padahal, independensi BI merupakan amanat undang-undang dan menjadi fondasi utama stabilitas moneter nasional.

Nailul menegaskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dan seharusnya bebas dari campur tangan pihak mana pun, termasuk pemerintah. Menurut dia, pemisahan yang tegas antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci menjaga kredibilitas pengelolaan ekonomi makro.

Ia menambahkan, sektor moneter merupakan benteng terakhir perekonomian nasional. Oleh karena itu, BI diharapkan tetap mampu berperan sebagai penopang stabilitas ketika sektor lain menghadapi tekanan.

“Ketika sektor fiskal buruk kinerjanya, sektor moneter bisa menopang,” terangnya.