RI Miliki Potensi Wisata Bahari yang Sangat Besar untuk Dorong Ekonomi

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mengungkapkan Indonesia dinilai memiliki potensi pariwisata bahari yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut didukung dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut lebih dari 70 persen.

Baca Juga: Purbaya Prediksi IHSG Naik Setelah Pemilihan Ketua OJK Baru

Ini disampaikan Wamenpar saat membuka forum internasional Bali Ocean Days 2026 yang digelar di Jimbaran Convention Center, InterContinental Bali Resort, Jumat (30/1/2026).

“Berdasarkan data kementerian, ekonomi bahari Indonesia telah menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada 2024. Perkembangan ini tercermin dari penguatan desa wisata di wilayah pesisir. Dari sekitar 12.000 desa pesisir di seluruh Indonesia, lebih dari 2.000 desa telah mengembangkan kegiatan pariwisata bahari hingga 2024,” katanya, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Selasa (3/2).

Di sisi lain, Wamenpar menyoroti tantangan yang masih dihadapi, terutama persoalan limbah laut dan sampah di kawasan wisata. Menurutnya, isu ini tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan memerlukan pendekatan terintegrasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Koordinasi terus diperkuat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah untuk membangun respons yang sistemik dan berkelanjutan.

“Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menggelar berbagai agenda bersih-bersih sampah laut, disertai edukasi kepada masyarakat dan dukungan terhadap produk daur ulang. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi persoalan sampah dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

Wamenpar juga menyampaikan perhatian Presiden terhadap pengelolaan sampah secara komprehensif. Pada 2026, Danantara dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy di tiga daerah, dengan Bali sebagai salah satu lokasi yang memulai proses tersebut pada Maret 2026.

“Kami berharap langkah ini menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan,” kata Ni Luh Puspa.

Untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan pariwisata bahari, Kementerian Pariwisata memperkuat aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan melalui manajemen destinasi berbasis risiko. Pendekatan ini mengintegrasikan regulasi yang jelas dan mudah diakses, standar operasional destinasi, serta pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.

Kementerian juga menginisiasi Gerakan Wisata Bersih untuk meningkatkan kebersihan di seluruh destinasi, termasuk kawasan wisata bahari, serta memperkuat keselamatan destinasi selam melalui kolaborasi dengan Divers Alert Network.

Sebagai bagian dari penguatan posisi Indonesia di pasar global, Kementerian Pariwisata meluncurkan Wonderful Indonesia Diving Directory guna menyediakan informasi terpercaya mengenai lokasi penyelaman bagi wisatawan, operator, dan pemangku kepentingan, sekaligus mempromosikan praktik penyelaman berbasis konservasi.

Penguatan sumber daya manusia turut menjadi prioritas melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan keterampilan tenaga pariwisata.

“Dengan berinvestasi pada kualitas sumber daya manusia, kami membangun kepercayaan wisatawan dan memastikan pertumbuhan pariwisata sejalan dengan kesiapan, profesionalisme, dan standar keselamatan yang tinggi,” kata Wamenpar.

Saat menutup sambutannya, Wamenpar Ni Luh Puspa mengapresiasi penyelenggaraan Bali Ocean Days 2026 sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dan lintas negara.

“Forum ini bukan sekadar wadah diskusi, melainkan seruan untuk bertindak. Pariwisata bahari berkelanjutan adalah tentang menjaga keselamatan, melindungi ekosistem laut, dan memberdayakan masyarakat pesisir sebagai penjaga utama kekayaan bahari bangsa,” ujarnya.