SPMB di Jawa Tengah Dilaksanakan Responsif dan Efektif

Sebanyak 72.793 data calon murid terintegrasi pada jalur afirmasi, dengan 62.145 peserta didik berhasil terserap atau sekitar 85,4 persen. Proses validasi dilakukan secara ketat melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan Pusdatin Kemendikdasmen, Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dukcapil, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama guna memastikan ketepatan sasaran dan akurasi data.

Untuk menjangkau wilayah dengan keterbatasan akses, pemerintah daerah mengembangkan kelas jauh, kelas virtual, kuota domisili khusus maksimal 12 persen bagi kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK Negeri, serta memperkuat kemitraan dengan sekolah swasta agar peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan tanpa beban biaya tambahan.

“Seolah-olah kami punya kelas negeri, tapi tempatnya di swasta. Anak-anak yang masuk tetap gratis,” jelas Syamsudin. Ia juga menambahkan bahwa seluruh SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah dipastikan bebas pungutan, tanpa uang gedung maupun biaya tambahan lainnya.

Menuju 2026: Penguatan Afirmasi dan Kurasi Peserta

Untuk tahun 2026, Jawa Tengah merencanakan penguatan sejumlah langkah strategis dalam pelaksanaan SPMB, antara lain pemisahan jalur afirmasi sejak awal agar lebih tepat sasaran, kurasi yang lebih ketat pada jalur prestasi, penguatan aplikasi mandiri, serta pengawasan kolaboratif yang berkelanjutan bersama berbagai pemangku kepentingan.

Praktik baik Jawa Tengah menunjukkan bahwa tata kelola SPMB yang bersih dan berintegritas dapat diwujudkan secara nyata. Dengan perencanaan matang, kolaborasi lintas sektor, serta keberanian menutup celah intervensi sejak awal hingga pascapelaksanaan, kepercayaan publik dapat terus dibangun. Hari ketiga Konsolidasi Nasional pun menegaskan bahwa SPMB bukan sekadar proses seleksi masuk sekolah, melainkan fondasi awal dalam membangun generasi muda melalui sistem yang adil, transparan, dan bermartabat.