Kemiskinan dan Pengangguran di Daerah Menurun

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kemiskinan dan pengangguran di daerah menurun. Hal tersebut berdasarkan laporan para kepala daerah dari situasi di wilayah masing-masing.

Laporan ini menunjukkan perbaikan pada sejumlah indikator ketenagakerjaan dan pemerataan. Ini disampaikan Prabowo dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan pada Jumat (13/2/2026).

“Para kepala daerah melaporkan di daerah-daerah mereka sudah melihat kemiskinan menurun. Mereka sudah merasakan pengangguran terbuka menurun dan jumlah orang bekerja meningkat. Mereka juga menghitung rasio gini dalam tren menurun,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Senin (16/2).

Sejalan dengan pernyataan Presiden tersebut, data sosial ekonomi terkini menunjukkan perbaikan pada sejumlah indikator utama. Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,25 persen, sementara rasio gini berada pada level 0,363, yang mencerminkan tren ketimpangan yang semakin membaik. Di sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,7 persen, dengan penyerapan sekitar 2,71 juta tenaga kerja baru sepanjang tahun 2025.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo memaparkan capaian pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar kelompok masyarakat rentan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa program tersebut dijalankan secara konsisten setiap hari.

Baca Juga: Purbaya Siap Terbang ke China Buat Negosiasi Utang Kereta Cepat

“Dari makan bergizi gratis program kita saja hari ini kita telah mencapai 60 juta 200 ribu ibu penerima manfaat, anak-anak Indonesia, ibu-ibu hamil, dan orang tua lansia yang hidup sendiri dan tidak ada yang membantu,” jelas Presiden Prabowo.

Sejalan dengan perhatian dan komitmen Presiden terhadap pengentasan kemiskinan, pemerintah terus mendorong penyempurnaan kebijakan yang menyasar masyarakat lapisan bawah secara lebih tepat sasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan basis data sosial ekonomi, termasuk pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan bersama lintas kementerian dan lembaga hingga pemerintah darah, guna memastikan intervensi pemerintah menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.