Kasus Eks-HGU PTPN II jadi Ujian Integritas Hukum Agraria dan Penyelamatan Aset Negara

Sementara itu, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Memajukan Sumatera Utara (Apmpemus) menilai perkara ini sebagai momentum memperkuat tata kelola aset negara. Mereka mendorong pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat pada masa kerja sama, termasuk penelusuran aliran dana serta upaya pengembalian aset negara apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum.

Di tingkat nasional, langkah Kejaksaan Agung yang dalam beberapa perkara berani menjerat korporasi dinilai menjadi preseden penting. Instrumen hukum seperti UU Tipikor, UU TPPU, serta Perma Nomor 13 Tahun 2016 telah menyediakan kerangka yang jelas terkait pertanggungjawaban pidana korporasi.

Sementara itu, publik di Sumatera Utara berharap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dapat menuntaskan penanganan perkara ini secara bertahap, profesional, dan transparan. Pendekatan tersebut diyakini akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga kepastian hukum bagi dunia usaha.

IAW menilai, perkara eks-HGU PTPN II bukan semata kasus hukum, melainkan ujian integritas penegakan hukum agraria. Jika ditangani secara menyeluruh, kasus ini berpotensi menjadi preseden nasional dalam upaya pengamanan aset negara dan perbaikan tata kelola BUMN.

Baca Juga: PTPN I Regional 5 Gandeng Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Perkuat Tata Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan

Perhatian publik yang tinggi dan dukungan regulasi yang kuat, penanganan perkara ini diharapkan menjadi momentum memperkuat supremasi hukum serta membangun kepercayaan bahwa aset negara dikelola secara bertanggung jawab demi kepentingan bersama.

“Tanah negara harus kembali pada tujuan utamanya, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Proses hukum yang tuntas dan berkeadilan akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang,” pungkasnya.